Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MEI 2020
P. 54

1.032.960 orang dan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 375.165 orang.

               "Untuk pekerja informal terdampak sekitar 316.000. Jadi kalau dihitung pekerja
               dirumahkan, pekerja diPHK formal dan informal itu 1.770.913 orang. Data ini sudah
               lengkap datanya," ucap dia.

               Sementara, untuk perusahaan yang telah melakukan PHK serta dirumahkan
               mencapai 80.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

               "Jumlah perusahaan seluruh Indonesia, untuk PHK itu ada 41.000. Untuk yang
               dirumahkan ada 44.000 perusahaan. Kami terus-menerus melakukan akurasi data,"
               kata dia.

               Kemnaker juga membuka posko pengaduan bagi pekerja yang tidak mendapatkan
               hak THR Lebaran 2020. Pekerja bisa melaporkan perusahaan tempatnya bekerja jika
               tak menunaikan kewajibannya membayar tunjangan hari keagamaan tersebut.
               Dirjen Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker,
               Haiyani Rumondang, mengungkapkan pihaknya akan segera menindaklanjuti
               laporan yang masuk kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR.

               "Jangan takut untuk konsultasi dan mengadu terkait pembayaran THR 2020,
               pemerintah telah bangun Posko THR secara daring," tutur Haiyani.

               Untuk pengaduan secara daring, pekerja bisa mengadukan laporan terkait THR di
               laman https://bantuan.kemnaker.go.id yang dibuka hingga tanggal 31 Mei 2020.
               Selain pengaduan laporan secara online, pihaknya juga sudah menyiapkan sebanyak
               826 mediator yang bersiaga di posko THR. Mereka bertugas sebagai mediator untuk
               memfasilitasi konsultasi maupun aduan masyarakat seputar THR.

               "Ini bukti negara hadir mengawal pembayaran THR di tengah pandemi Covid-19,"
               ujar Haiyani.

               "Kami bisa bertindak asal alamatnya lengkap. Perusahaannya apa dan alamatnya di
               mana. Kami bisa follow up, kami bisa hubungi dan undang mana yang
               kedudukannya di wilayah Kemenaker dan ada juga kewenangan provinsi dan
               pemerintah," ujar dia lagi.

               Sebagai contoh, lanjut Haiyani, bila ada perusahaan memutuskan pelaksanaan
               pemberian THR secara sepihak tanpa berdialog dengan perwakilan serikat pekerja
               atau buruh maka Kemenaker akan bertindak sesuai Peraturan Menteri
               Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
               Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

               "Masuk ke website bantuan kemenaker.go.id, kemudian membuat pengaduan. Jadi
               isi akun dulu bagi yang belum punya, isi data agar mendapatkan ID-nya. Ketika
               sudah masuk nanti ada kode verifikasinya," papar dia.




                                                       Page 53 of 117.
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59