Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2020
P. 90

"Akselerasi upaya untuk pemulihan industri perfilman akibat pandemi Covid-19 harus segera
              dilakukan  agar  industri  perfilman  dapat  kembali  bangkit  dan  terus  melesat,  sehingga  dapat
              memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," ujarnya.

              Menteri  Ida  Fauziyah  berharap  agar  SKKNI  di  bidang  perfilman  yang  diserahkan  dapat
              diimplementasikan, baik di lembaga diklat, dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bidang
              perfilman, serta pengembangan SDM di bidang perfilman.

              "Semoga  apa  yang  kita  lakukan  pada  hari  ini  dapat  menghasilkan  yang  terbaik  bagi
              pembangunan  SDM  berkualitas,  unggul  dan  berdaya  saing,"  ujar  Ida  Fauziyah  seraya
              memberikan  apresiasi  seluruh  pemangku  kepentingan  terkait  atas  kerja  sama  penyusunan
              SKKNI bidang perfilman.

              Dalam  kesempatan  ini,  Menaker  Ida  juga  menawarkan  program  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)
              Komunitas terkait bidang perfilman untuk membantu mengembangkan kompetensi pekerja di
              sektor tersebut.

              "Ada  tanah  yang  tersedia,  kami  akan  membangunkan  gedungnya,  kami  akan  memberikan
              peralatan  yang  dibutuhkan,  kami  akan  sediakan  biaya  untuk  instruktur  pelatihannya,"  kata
              Menaker Ida.

              Dia akan mengalokasikan anggaran untuk pembentukan BLK komunitas bidang film tersebut
              karena menyadari pentingnya peningkatan kompetensi untuk para pekerja yang bergerak di
              sektor  seni  perfilman.  Kemnaker  rencananya  mengalokasikan  anggaran  untuk  dua  BLK
              komunitas untuk sektor perfilman dengan masing-masing berkisar Rp1 miliar.

              Dirjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menyatakan bahwa penyusunan SKKNI
              melibatkan para pemangku kepentingan. Yakni Pusat Pengembangan Perfilman; Kementerian
              Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Riset, Teknologi dan
              Pendidikan Tinggi; UPT Kebudayaan; Lembaga Sertifikasi Profesi; Asosiasi Perfilman (pelaku
              seni dan film); akademisi; praktisi film; dan SMA/SMK.

              "Kami harap SKKNI ini dapat diterapkan, baik dalam rangka penyiapan dan peningkatan kualitas
              sumber  daya  perfilman  (pelaku  seni  dan  film)  melalui  pendidikan  atau  pelatihan,  maupun
              pelaksanaan sertifikasinya," katanya..






























                                                           89
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95