Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2019
P. 76
yang mempengaruhi produktivitas buruh dan mekanisme Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) yang prosedurnya berbelit-belit.
Sebagai gambaran, di dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat 22 pasal yang mengatur
soal mekanisme PHK tersebut.
"Sehingga, kesimpulannya adalah kami harus mendorong pasar tenaga kerja ini
lebih fleksibel, karena empat dari 10 masalah utama investasi ini ada di masalah
tenaga kerja," jelas dia.
Meski demikian, ia mengaku pemerintah belum berencana untuk terburu-buru
dalam merevisi UU Ketenagakerjaan. Sejauh ini, pihaknya masih melakukan diskusi
dan menyerap aspirasi dari dunia usaha dan pekerja.
"Kami masih kaji apa saja yang menjadi aspirasi, misalnya, butuh aspirasi apa saja,
kami kaji. Keinginan dari pengusaha apa, kami kaji. Sekali lagi posisinya adalah
masih dalam tahap kajian dan serap aspirasi, jadi belum ada draf yang keluar," tutur
dia.
Page 75 of 135.
