Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JANUARI 2020
P. 19
Title SERIKAT PEKERJA ANCAM JUDICIAL REVIEW ATURAN UPAH PER JAM
Media Name investor.id
Pub. Date 02 Januari 2020
Page/URL https://investor.id/business/serikat-pekerja-ancam-judicial-review-atu ran-upah-per-jam
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan,
pihaknya menolak wacana skema upah per jam yang digagas pemerintah melalui
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Penerapan skema itu sama saja
menghilangkan upah minimum. Jika aturan itu diberlakukan, KSPI bakal melakukan
uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pemberian upah per jam adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum.
Karena ke depan akan banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya
beberapa jam dalam sehari," kata Said.
Padahal, dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa
tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Jika itu
dilakukan berarti sama saja dengan kejahatan, pengusaha yang membayar upah di
bawah upah minimum bisa dipidana.
Dalam RUU Omnibus Law disebutkan, upah per jam diberlakukan bagi pekerja yang
bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Dalam praktik selama ini, pekerja yang
bekerja kurang dari 40 jam seminggu maka otomatis upahnya akan di bahwa upah
minium. Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban
agamanya, cuti melahirkan, upah pekerja tidak lagi dibayar karena pada saat itu
dianggap tidak bekerja.
"Memang, ada pernyataan jika pekerja yang bekerja 40 jam seminggu akan
mendapat upah seperti biasa, sedangkan yang di bawah itu menggunakan upah per
jam. Tapi kami kira ini hanya akal-akalan, dalam praktik nantinya akan sangat
mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja sehingga pekerja tidak lagi
bekerja 40 jam," kata Said.
Menurut Said, apabila pekerja yang bekerja 40 jam seminggu mendapatkan upah
seperti biasa sementara yang di bawah 40 jam seminggu mendapatkan upah per
jam maka hal itu sama saja pemerintah telah menciptakan diskriminasi terhadap
upah minimum.
"Upah minimum ya upah minimum, berlaku bagi semua warga negara yang bekerja
sebagai jaring pengaman. Tidak ada dua istilah, misalnya upah minimum bulanan
Page 18 of 59.
