Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JANUARI 2020
P. 20
dan upah minimum per jam. Jadi, kami tegaskan, penerapan RUU Omnibus Law ini
berdampak sangat buruk buat buruh yakni hilangnya upah minimum, ini terlihat dari
keinginan pemerintah soal sistem upah per jam, ini sama saja seperti merevisi UU
tentang Ketenagakerjaan," ungkap Said dalam pernyataan tertulisnya, Senin
(30/12).
Said menuturkan, apabila upah per jam atau RUU Omnibus Law diterapkan maka
KSPI kemungkinan besar melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Sebagai bentuk awal dari penolakan itu, KSPI berencana menggelar
aksi demonstrasi serentak di 20 provinsi di Indonesia pada 16 Januari 2020. Aksi
akan melibatkan hampir 100 ribu buruh di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Good
Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani
Motik mengatakan, pemerintah jangan terlalu cepat mengubah kebijakan upah per
bulan menjadi upah per jam. Ide omnibus law awalnya adalah melakukan
sinkronisasi dari semua undang-undang (UU) dan bidang ketenagakerjaan adalah
salah satu dari 11 sektor yang masuk omnibus law.
"Fokus utama omnibus law bidang ketenagakerjaan adalah tenaga kerja tidak rugi,
dari sisi pengusaha kemudahan berusaha (doing business) bisa bagus sehingga
investasi masuk. Dibuat mapping dululah, industri mana yang jadi fokus pemerintah
untuk diperbaiki sehingga mendukung ekspor dan investasi, jangan melebar ke
mana-mana," kata Motik.
Motik menuturkan, kondisi ekonomi nasional 2020 diproyeksikan tidak lebih bagus
dari 2019 sehingga pengusaha berharap pemerintah tidak membuat regulasi yang
malah memperburuk kondisi tersebut.
Dalam pandangan Kadin, untuk menaikkan kemudahan berusaha maka perlu
dilakukan penyiapan lapangan kerja yang baik, deindustrilisasi di Indonesia muncul
karena investor tidak mau menanamkan modal di Indonesia salah satunya akibat UU
Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. UU Ketenagakerjaan antara sosialis yang
ketat melindungi tapi pasarnya sendiri kapitalis karena dibebaskan seluas-luasnya.
"Pengusaha sulit memecat pegawai yang 'nakal', kalau permintaan lagi rendah mau
layoff sulit. Omnibus law menawarkan fleksibilitas untuk persoalan itu, tapi kalau
ada upah per jam ya kok, janganlah mengobati penyakit dengan hanya melihat
gejala, harus cari dulu semua masalahnya, baru cari formula yang menguntungkan
semua pihak," jelas dia.
Menurut Motik, penerapan upah per jam memang bisa diterapkan pada sektor,
industri, dan jenis pekerjaan tertentu. Misalnya sektor jasa dan konsultasi, di
industri manufaktur juga bisa namun hanya untuk jenis pekerjaan tertentu misalnya
advisor atau akuntan, untuk industri manufaktur yang harus running 24 jam sulit
diterapkan bahkan bisa jadi menimbulkan biaya yang lebih besar.
Page 19 of 59.
