Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JANUARI 2020

Title UPAH PER JAM HANYA COCOK UNTUK PEKERJAAN TERTENTU
Media Name investor.id
Pub. Date 02 Januari 2020
Page/URL https://investor.id/business/upah-per-jam-hanya-cocok-untuk-pekerjaan- tertentu
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah harus berhati-hati menerapkan kebijakan pengupahan dari gaji bulanan
menjadi upah per jam. Secara umum, kebijakan upah per jam belum cocok
diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini hanya cocok untuk jenis pekerjaan tertentu.
Peraturan pengupahan per jam bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja
sehingga pekerja berpotensi menerima upah di bawah upah minimum yang
sekarang berlaku.

Sementara itu, jika pemerintah menerapkan kebijakan upah per jam dalam omnibus
law, serikat pekerja siap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ketua
Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono
menjelaskan, pelaku usaha mendukung dan menyambut baik apapun kebijakan
pemerintah, termasuk upah per jam, selagi kebijakan tersebut merupakan solusi
yang tepat bagi buruh, pengusaha, perekonomian, dan rakyat. Melalui skema upah
per jam, pemerintah pasti memiliki tujuan agar produktivitas ekonomi tercapai dan
kegiatan bisnis berjalan dengan baik.

"Salah satu komponen utama kegiatan bisnis itu pekerja dan upah, selagi kebijakan
pemerintah itu menjadi solusi bagi buruh, pengusaha, ekonomi, dan rakyat, tentu
pengusaha mendukung," kata Sutrisno.

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi dari Institute for Development of
Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, sistem gaji atau upah
per jam belum cocok diterapkan di Indonesia karena belum adanya jaminan
pengangguran seperti di negara maju. Ketika pekerja diupah berdasarkan jam,
kemudian jam kerjanya tidak cukup membiayai pengeluarannya, maka sudah
seharusnya negara wajib hadir memberikan kesempatan kerja lainnya. Skema upah
per jam, kata Bhima Yudhistira, bisa jadi lebih menguntungkan bagi pengusaha
karena di kala produksi sedang turun maka beban biaya upah pekerja bisa
berkurang atau dikurangi.

"Nah yang akan dampak negatif itu pekerja, pekerja akan dilanda ketidakpastian
pendapatan per bulan karena naik turunnya jam kerja ditentukan pengusaha bukan
pekerja. Jika diterapkan secara nasional dikhawatirkan daya beli pekerja akan turun
signifikan. Dengan upah per jam, bisa saja pekerja tetap mendapatkan tunjangan
hari raya (THR) dan pensiunan, tapi lagi-lagi hitungannya berdasarkan jam kerja per
tahun saat aktif dulu dikali dengan masa bakti," ungkap Bhima.

Page 22 of 59.