Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JANUARI 2020
P. 22
"Jadi, implementasi di lapangan juga sulit, intinya aturan yang rigid kadang terlalu
bahaya, baik bagi pengusaha maupun buruh. Saya tidak yakin awal 2020 sudah bisa
selesai soal ini (omnibus law), harus ada analis cost benefit yang kuat dulu baru bisa
dihasilkan kebijakan yang diterima semua pihak, apalagi ini menyangkut tenaga
kerja. Carilah titik tengah, aturan yang komprehensif, melibatkan tripartit, kalau soal
tenaga kerja maka aturannya harus memberikan win-win solution," ungkap Telisa.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Fadholi menyatakan, penerapan sebuah
kebijakan termasuk upah per jam harus menguntungkan semua pihak, terutama
pengusaha dan tenaga kerja.
Untuk itu, pemerintah perlu mendengarkan masukan dari masyarakat, terutama
serikat buruh, sehingga target peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga
kerja tercapai.
"Kami kira soal ini (upah per jam) perlu pembahasan yang spesifik, tidak bisa
diterapkan serta merta. Kami akan minta nanti menaker selaku wakil pemerintah
untuk melakukan pembahasan dengan kami, aturan ini tidak bisa diterapkan tanpa
pembahasan lebih dulu, nanti juga harus ada sosialisasi karena ini ada gejala
penolakan dari serikat buruh, jangan sampai penolakan buruh mengganggu
produktivitas pengusaha/industri juga, jangan buru-buru, perlu waktu
(penerapannya)," ujar dia.
Page 21 of 59.
