Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019
P. 143
Title MIGRANT CARE: DEPORTASI YULI ADALAH TINDAKAN REPRESIF HONG KONG
Media Name kumparan.com
Pub. Date 13 Desember 2019
https://kumparan.com/kumparannews/migrant-care-deportasi-yuli-adalah-t indakan-
Page/URL
represif-hong-kong-1sR6lnh0dl7
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
MIGRANT CARE: DEPORTASI YULI ADALAH TINDAKAN
REPRESIF HONG KONG
Keputusan Pemerintah Hong Kong mendeportasi buruh migran asal Jember, Jawa
Timur, Yuli Riswati dianggap sebagai sikap represif. Latar kebijakan ini ditengarai
karena kebiasaan Yuli menuliskan berita soal demonstrasi Hong Kong melalui media
berbahasa Indonesia di Hong Kong, yakni Suara.com.hk dan Migran Pos.
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Indonesia, Anis Hidayah, menduga
pemerintah Hong Kong merasa terganggu dengan pemberitaan itu. Pemerintah
Hong Kong tengah mengetatkan berbagai pemberitaan aksi demonstrasi yang
dimotori oleh mahasiswa sejak Maret 2019 lalu itu.
Demonstrasi ini kian membesar karena kisruh rancangan undang-undang (RUU)
Ekstradisi yang diajukan Hong Kong kepada China belum menemukan titik terang.
"Kalau lihat dari cara bagaimana polisi memperlakukan, itu represi politik," kata Anis
saat berbincang dengan kumparan di kantor LPSK, Jakarta, Kamis lalu (5/12/2019).
Yuli sendiri dipulangkan pada Senin lalu (2/12). Pemerintah Hong Kong beralasan
masa berlaku visanya sudah habis. Memang visa Yuli sudah habis pada 27 Juli 2019
begitu pula dengan paspornya, telah kedaluwarsa pada Agustus 2019.
Ia sempat menjalani persidangan dan ditahan selama 28 hari di Castle Peak Bay
Immigration Center. Dia didakwa menyalahi izin tinggal.
Anis menjelaskan biasanya kasus overstay buruh migran tidak ditindaklanjuti
dengan deportasi, majikan cukup mengajukan permohonan perpanjangan visa
untuk pekerjanya dan membayar denda. Apalagi Yuli sudah 12 tahun merantau ke
Hong Kong dan masih memegang kontrak kerja dengan majikan selama 2 tahun
sejak Januari 2019.
Namun ia tetap mewanti-wanti kepada buruh migran agar tak lalai soal
perpanjangan visa dan paspor. Menurutnya pemerintah Hong Kong akan mencari
celah apapun untuk mencari kesalahan jika menyangkut politik dan citra
pemerintahan.
"Jadi pelajaran berharga bagi teman-teman yang aktif menyuarakan demokrasi,
HAM di negara orang, itu harus memperhatikan betul dokumen tinggal. Visa,
macam-macam," kata lulusan Pascasarjana Hukum Internasional UGM itu.
Page 142 of 176.
