Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019
P. 139
Pada Senin (4/11), dalam sidang keduanya, Yuli dinyatakan bersalah melanggar izin
tinggal dan hanya diperingatkan bahwa dalam satu tahun ke depan tidak boleh
melakukan pelanggaran hukum atau berkelakuan buruk atau ia akan didenda.
"Masalah timbul ketika saya pergi ke Kowloon untuk mengambil dokumen, ternyata
dokumen sudah dilimpahkan ke Castle Peak Bay Immigration Center.Itu tempat
warga asing ilegal yang akan dideportasi," kata Yuli.
Di situ, ia justru ditahan meski pengadilan tak menyatakan hukuman apapun.
Permohonan untuk penangguhan penahanan juga ditolak dengan alasan tidak ada
penjamin meski majikannya telah berulang kali meminta agar Yuli diizinkan tinggal
di rumahnya. Yuli ditahan selama 28 hari di sel bersama para kriminal, tanpa air
panas untuk mandi di tengah cuaca dingin, tanpa perhatian medis, dan tanpa
penjelasan mengapa ia ditahan.
Penahanan tersebut berakhir pada Senin (2/12), setelah Yuli dua kali dipaksa
membuat pernyataan bahwa ia ingin dipulangkan ke Indonesia hari itu juga.
Bagi Yuli Hong Kong sudah jadi rumah keduanya.
Meski begitu, rumah keduanya itu tak mau sepenuhnya menerima orang-orang
macam Yuli. Gaji mereka tak setinggi buruh lokal (dengan margin hampir 100 USD
per bulannya). Ia, sebagaimana lebih dari 380 ribu PRT migran dari berbagai
negara, juga tidak mungkin mendapatkan status Permanent Residency. Padahal,
pekerja migran lain yang bekerja sebagai bankir atau dosen berhak mendapat status
tersebut setelah tinggal tujuh tahun di Hong Kong.
Dalam jurnal berjudul Focussing the Familiar? Locating the Foreign Domestic Worker
in Postcolonial Hong Kong Discourse (2011), Galvin Chia berargumen bahwa hierarki
sosial-ekonomi semacam ini mempertahankan pandangan PRT migran di Hong Kong
selaku kelompok "kelas dua" dan bukan bagian dari komunitas lokal. Tak
mengherankan ketika kemudian warga kelas dua itu punya posisi tawar yang amat
rendah ketika berkasus dalam perkara apapun, termasuk dalam hal right of abode.
Kini Yuli masih tinggal di Surabaya untuk proses hukum yang ia tengah upayakan
bersama LBH Surabaya. Ia masih menjalani perawatan medis dan ke psikiater atas
trauma yang ditimbulkan pada masa penahanannya selama 28 hari.
Awal pekan ini (11/12) tim kuasa hukumnya telah melayangkan surat laporan resmi
ke Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI)
yang akan diteruskan ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Habibus Shalihin dari LBH Surabaya mengecam keras perlakuan terhadap Yuli dan
menyayangkan tidak adanya perlindungan dari Pemerintah Indonesia terhadap Yuli
selama ia berada di Hong Kong.
Page 138 of 176.
