Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019

"Tidak ada peran negara sama sekali untuk melakukan perlindungan, tidak ada
sama sekali untuk memberikan pendampingan, tidak ada negara selama proses
hukum saat Mbak Yuli dihadapkan di pengadilan," ujar Habibus dalam konferensi
pers di Kantor LBH Surabaya, Jumat (6/12).

"Ini yang kemudian perlu dipertanyakan, keseriusan negara dalam menangani
kasus-kasus seperti ini," tambahnya.

Sementara itu, Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan
pendampingan dalam proses pengadilan Hong Kong.

"Saudara Yuli sudah memilih sendiri pengacaranya. Pejabat KJRI kemudian hadir di
persidangan, ini sebagai bentuk pendampingan kita untuk memastikan bahwa hak-
hak yang bersangkutan dipenuhi oleh otoritas Hong Kong, ujar Judha kepada
kumparan di Direktorat Perlindungan WNI & BHI, Kementerian Luar Negeri, Jakarta
Pusat, Kamis (5/12).

Sementara itu, untuk 'kasus spesial' yang disebut Yuli terjadi pada dirinya, Judha tak
mau terlalu jauh berkomentar.

"Yang kami pantau memang yang bersangkutan juga punya aktivitas. Tapi kami
tidak ingin berspekulasi apakah itu kemudian terkait dengan kasus hukumnya.
Informasi yang kita terima adalah yang bersangkutan melakukan pelanggaran
keimigrasian, sudah terbukti di pengadilan bahwa dia overstay dan tidak
memperpanjang izin tinggal," ujar Judha.

Meski begitu, bagi Anis Hidayah dari Migrant CARE, kejadian yang dialami Yuli ini
bisa menjadi pengingat bagi aktivis buruh migran yang ada di negara manapun.

Sebenarnya Hong Kong adalah representasi negara yang merekognisi kebebasan
berekspresi bagi pekerja asing, termasuk di dalamnya pekerja migran. Makanya
kemudian Victoria Park itu menjadi salah satu area di mana mereka banyak
melakukan aktivitas apapun, termasuk menulis dan lain sebagainya," ujar Anis
kepada kumparan, Kamis (5/12), di Gedung LPSK, Jakarta Timur.

Menurut Anis, selama ini justru jaringan dan gerakan buruh migran tumbuh dari
Hong Kong. Namun begitu, katanya, ada kontradiksi yang terjadi pada Hong Kong
dalam kasus beberapa bulan terakhir. "Ternyata, mereka sangat represif ketika
menyangkut nasionalitas mereka. Bukan hanya Yuli saja, karena sebelumnya Veby
Mega juga ditembak matanya," tambahnya.

"Tapi sebenarnya itu jadi pelajaran berharga bagi teman-teman yang aktif
menyuarakan demokrasi dan HAM di negara orang. Itu harus memperhatikan betul
dokumen tinggal, karena jangan sampai itu justru jadi alat yang mudah digunakan
untuk mematahkan mereka," ujar Anis.

Page 139 of 176.