Page 131 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

PROGRAM BANTUAN SUBSIDI UPAH TAHAP PERLUASAN DITARGETKAN JANGKAU
1,7 JUTA PENERIMA
Klikwarta.com, Jakarta - Pemerintah menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan daya beli tenaga kerja atau buruh terdampak
pandemi. Bantuan sebesar Rp1 juta untuk setiap penerima, telah disalurkan sejak awal pandemi
pada 2020. Sedangkan tahun ini, menyusul gelombang pertama pada Juli-September lalu,
pemerintah kembali menyalurkan BSU dengan perluasan agar manfaatnya dapat diterima di
seluruh Indonesia. Dalam penyalurannya, kolaborasi berbagai pihak menjadi sangat penting
supaya BSU tepat sasaran dan bermanfaat optimal.

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman menyatakan, pada Juli-September lalu BSU
telah tersalurkan kepada 7 juta penerima di 28 provinsi. Berikutnya, tahap perluasan dimulai
pada November, ditargetkan hingga akhir tahun dapat disalurkan kepada 1,7 juta penerima di
provinsi lainnya.

“Sampai saat ini, hampir 1 juta orang sudah mendapatkan BSU (gelombang kedua atau tahap
perluasan),” ujar Surya dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Rabu
(15/12/2021), seraya menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kantor Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan Bank Himbara dalam hal penyaluran.

Syarat penerima BSU dengan perluasan cakupan penerima ini sama dengan BSU sebelumnya,
seperti memiliki NIK, peserta aktif BPJS, penghasilan di bawah Rp3,5 juta, serta bekerja di sektor
terdampak pandemi COVID-19. Namun demikian, persyarakatan berada di wilayah yang
menerapkan PPKM Level 3 dan 4, ditiadakan. Sehingga bantuan tersebut dapat diterima pekerja
di seluruh Indonesia.

Guna mencegah terjadinya tumpang tindih penerima, Surya mengatakan bahwa koordinasi data
dengan kementerian terkait telah dilakukan. Penerima bantuan lain seperti Kartu Pra Kerja,
Program Keluarga Harapan, dan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) tidak berhak menerima
BSU.

Sedangkan untuk pengawasan, Surya menekankan bahwa data telah solid serta dilakukan
verifikasi pada saat penyaluran. Selain itu, bagi masyarakat juga tersedia call center, website,
juga dapat menghubungi kantor BPJS untuk melakukan pengaduan.
BSU dikatakan Surya, juga diharapkan menjadi stimulus agar perusahaan segera mendaftarkan
pekerja ke BPJS, karena masih banyak perusahaan yang belum melakukannya. “Secara regulasi
pengusaha diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya ke BPJS, namun fakta di lapangan belum
demikian,” tuturnya.

Padahal, ujarnya, dengan iuran mulai dari Rp16.800 per bulan, banyak manfaat bisa didapatkan
tenaga kerja setelah terdaftar, di antaranya, menerima BSU, juga terdapat santunan saat
musibah.
Kendati demikian, Surya juga menegaskan bahwa BSU adalah bantuan bersifat jangka pendek.
Untuk jangka panjang, ujarnya, pekerja diharapkan masuk ke skema Jamsostek. Dalam hal ini,
pemerintah juga memiliki program seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan di mana pekerja yang
kena PHK bisa melakukan klaim ke BPJS dan mendapatkan 3 manfaat, yakni penggantian gaji
dalam jumlah tertentu, informasi pasar kerja, serta pelatihan.

Kepada pekerja yang belum terdaftar di BPJS, Surya mengatakan, pemerintah menyalurkan
bantuan lain seperti Kartu Prakerja dan program kewirausahaan dengan dana hampir Rp700
triliun.

130