Page 132 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021
P. 132
Kesempatan yang sama, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Silaban
menyampaikan apresiasi atas penyaluran BSU pada saat yang dibutuhkan oleh pekerja dan
buruh.
Ia juga menilai baik perluasan cakupan penerima BSU sehingga tidak hanya untuk wilayah PPKM
Level 3 dan 4 saja, di mana menurutnya dalam hal ini, pemerintah telah mendengarkan masukan
dari berbagai pihak, termasuk dari buruh. “Dengan memberikan perluasan ditambah 6 provinsi
itu bentuk dari keadilan. No one left behind (tidak ada seorangpun yang tertinggal),” tandas Elly.
Dikatakan Elly, selain menyampaikan masukan dari buruh kepada pemerintah, pihaknya juga
melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada buruh sehingga lebih banyak yang
terinformasi. Intinya, kolaborasi selalu dikedepankan guna memberikan yang terbaik bagi semua
pihak.
Di sisi lain, Elly mengakui masih perlunya membimbing pola pikir para buruh untuk tidak selalu
mengharapkan bantuan, bijak finansial, serta mendorong mereka mendapatkan penghasilan
mandiri. “Namanya juga bantuan, diberikan ketika kesulitan,” ujarnya.
Elly mengharapkan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian BSU yang bersifat
adaptif seperti untuk korban bencana alam, serta BSU untuk tenaga kerja informal.
Pandemi memang memberikan dampak yang beragam bagi tenaga kerja. Demikian menurut
Pengamat Ekonomi CORE, Yusuf Rendy Manilet (Rendy) pada waktu yang sama. Bermuara pada
analisis tersebut, bantuan yang diberikan pemerintah sangat terdiversifikasi.
Menyoroti penyaluran BSU dari pemerintah dan inisiatif sangat baik dari KSBSI, Rendy
menekankan perlunya kolaborasi serikat buruh dengan pemerintah untuk mengoptimalkan
penyaluran bantuan tersebut, juga bahwa kolaborasi ini dapat menjadi modal awal untuk
pembuatan kebijakan ketenagakerjaan yang kolaboratif, berdasarkan data-data yang akurat.
“(Ini adalah) modal kolaboratif antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
dan serikat buruh untuk nantinya mengeluarkan kebijakan yang win win solution antara
pemerintah dan pekerja,” tegasnya.
(Berita: KPCPEN)
131
