Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 195
"Intinya kami menolak UMK 2020. Anggota 7 orang hadir semua, tapi tidak ada
yang mengikuti voting," ujar Nugraha.
Argumen awal: pemerintah lalai
Nugraha mengemukakan argumen dasar di balik penolakan UMK Bekasi 2020 oleh
Apindo. Menurut dia, pangkal masalah ada pada sikap pemerintah yang
dianggapnya lalai melakukan evaluasi terhadap UMK Bekasi 2019.
"Apindo ingin ada evaluasi dulu karena begini, di dalam SK Gubernur terkait
kenaikan UMK 2019 lalu, ada jelas-jelas kalimat 'pengawasan dan pengendalian
upah minimum dilakukan gubernur Jawa Barat dan wali kota," kata Nugraha.
"Pada rapat 4 November 2019, kami sampaikan itu ke pihak provinsi, tapi enggak
bisa menyampaikan data. Dia tidak menyampaikan data, berarti tidak ada
pengawasan," imbuhnya.
Nugraha melanjutkan, berdasarkan survei internal Apindo, ada 3.000 lebih
perusahaan di Kota Bekasi. Tahun ini, kata dia, hanya 30 persen perusahaan yang
menerapkan UMK 2019 sebesar Rp 4,2 juta.
"Berarti 70 persen itu pembiaran. Ini bisa berdampak para karyawan kita
mendapatkan upah jauh dari UMK. Ini sesuatu yang enggak benar," ujar dia.
Namun, "temuan" Apindo dibantah perwakilan buruh yang juga termasuk dalam
anggota Dewan Pengupahan Kota Bekasi, Rudolf.
"Itu hasil internal mereka. Itu hanya dugaan-dugaan di internal Apindo. Tidak ada
sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan (seperti) dari pemerintah terkait
minoritas atau mayoritas menjalankan UMK 2019," ujar Rudolf, Kamis malam.
"Jadi, sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan itu tidak ada (selain hasil
internal Apindo)," imbuhnya.
Mencla-mencle
Pernyataan perwakilan Apindo Kota Bekasi, Nugraha atas temuan lembaganya
kerapkali inkonsisten di hadapan wartawan.
Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Nugraha menganggap bahwa pemerintah
melakukan pembiaran terhadap 70 persen perusahaan yang tak patuh menerapkan
UMK 2019.
Pembiaran itu menurutnya menyebabkan banyak karyawan diupah di bawah UMK,
sehingga memburuk kesejahteraannya.
Jika itu masalahnya, mengapa Apindo malah menolak kenaikan UMK di tahun 2020
untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, alih-alih melakukan audit internal
agar semua perusahaan patuh?
Page 194 of 211.
