Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 196
"Begini. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, UMK itu dapat
ditetapkan di suatu daerah. Juga dalam surat edaran menteri tenaga kerja 15
Oktober 2019, disebutkan jelas bahwa UMK itu dapat ditetapkan. Dapat itu artinya
tidak wajib," jawab Nugraha berkelit.
Namun, setelah menyatakan bahwa penetapan UMK bersifat tidak wajib, ia justru
mengakui bahwa perusahaan-perusahaan yang tak patuh menerapkan UMK
melanggar peraturan dan dapat dipidana.
"Kalau orang tidak melaksanakan UMK, itu pengusaha sanksi hukumnya pidana.
Pidana 4 tahun gitu kalau tidak salah. Itu yang 70 persen (perusahaan) itu
melanggar, tidak melaksanakan UMK, tidak patuh UMK 2019," ujar Nugraha.
Akui khawatir rugi
Nugraha akhirnya mengakui bahwa kenaikan UMK Bekasi 2020 bakal membuat
gerah dunia usaha karena jumlah nominalnya yang dianggap kelewat tinggi.
"Dunia industri akan menghitung ulang, kami kalkulasi bisa terjadi (langkah-langkah
seperti) akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Dan itu sudah banyak
dilakukan di Kota Bekasi. Ada kemungkinan relokasi pindah lokasi ke yang masih
kompetitiflah," kata Nugraha.
Ia kemudian mencontohkan beberapa preseden di mana sejumlah pabrik di Kota
Bekasi pilih menutup usahanya karena keberatan dengan upah pegawai.
"Yang dimaksud perusahaan itu bukan hanya perusahaan besar. UMK itu berlaku
untuk semua lapisan usaha: UMKM juga. UMK itu berlaku buat siapa, jangan-jangan
hanya untuk industri besar. Kayak di Bekasi kan, (pabrik) garmen sudah tidak ada?"
Nugraha menjelaskan.
Pihaknya kini akan mempersiapkan surat resmi berisi keberatan terhadap Gubernur
Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi.
"Kami sudah mempersiapkan statement untuk ke pihak walikota dan gubernur.
Kami mempersiapkan surat itu, nanti kami sampaikan resminya,"pungkasnya.
Page 195 of 211.
