Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 197
Title BURUH RESAH UMK RP4,2 JUTA JADI RP1,6 JUTA, APA MASALAHNYA?
Media Name cnbcindonesia.com
Pub. Date 15 November 2019
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191115134415-4-115590/buruh-resah -umk-
Page/URL
rp42-juta-jadi-rp16-juta-apa-masalahnya
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
BURUH RESAH UMK RP4,2 JUTA JADI RP1,6 JUTA, APA MASALAHNYA?
Jakarta, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana menteri
ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang akan meninjau skema pengupahan
terhadap buruh di kabupaten/kota. Bila ini terjadi maka Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) bakal dihapus dan hanya mengacu pada Upah Minimum
Provinsi (UMP).Hal ini akan merugikan kalangan buruh terutama bagi kabupaten
atau kota yang selama ini punya UMK jauh di atas UMP.
Beberapa UMK yang jauh di atas UMP antara lain Karawang Karawang dan
Kabupaten/Kota Bekasi.UMP 2019 Jawa Barat sebesar Rp 1,668,372, sementara itu
UMK 2019 Jawa Barat yang tertinggi ada di Kabupaten Karawang, yakni Rp
4.234.010. Sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Pangandaran, sebesar
Rp 1.714.673.
"Jika UMK ditiadakan, maka buruh di Karawang yang selama ini upahnya 4,2 juta
hanya mendapatkan upah 1,6 juta," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangan resminya, Kamis (14/11).
Menanggapi soal wacana 'penghapusan' UMK, pihak Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menegaskan bahwa penghapusan upah minimum kabupaten (UMK)
dan upah sektoral (UMSK) masih bersifat kajian. Arahnya ke depan pemerintah akan
menjadikan Upah Minimum Provinsi (UMP) jadi acuan tunggal upah minimum.
"Sebenarnya belum, ini terkait perintah pak presiden terkait omnibus lawa, salah
satu kemungkinan akan ada UMP saja, tapi belum, sama sekali, saat ini masih
dikaji," kata Direktur Pengupahan Kementerian Tenaga Kerja, Dinar Titus
Jogaswitani kepada Kamis (14/11).
Bila mengacu apa yang disampaikan oleh Titus, soal penyederhanaan pengupahan
terkait omnibus law, maka harus ada revisi UU No 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan karena UMK secara jelas diatur UU. Pada pasal Pasal 89 UU No 13
tahun 2003 diatur bahwa upah minimum terdiri dari:
a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
Titus bilang saat ini sistem pengupahan sedang disusun oleh dewan pengupahan
nasional. Namun, saat ini yang berlaku tetap mengacu pada PP No 78 tahun 2015
tentang pengupahan, yang menegaskan bahwa UMP bersifat wajib, dan UMK tak
wajib ditetapkan oleh gubernur. Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan kajian
Page 196 of 211.
