Page 121 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 121
Judul Buruh: UMP 2022 Tak Bisa Gunakan PP soal Pengupahan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211129191131-92-
727571/buruh-ump-2022-tak-bisa-gunakan-pp-soal-pengupahan
Jurnalis Senin, 29 Nov 2021 20:24 WIB
Tanggal 2021-11-29 20:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Salahudin (Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Konsultan Hukum Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kenapa PP 36 tidak bisa digunakan? Karena dia kehilangan
payung hukumnya. Merujuk pada putusan MK, kalau dikaitkan pada persoalan upah, tidak
dibenarkan bagi penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang
berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU Cipta Kerja yang secara formal telah
dinyatakan inkonstitusional bersyarat
neutral - Said Salahudin (Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Konsultan Hukum Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Oleh sebab itu, kebijakan pengupahan yang akan diberlakukan
untuk 2022 pasca-putusan MK harus tetap merujuk pada ketentuan di UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan dan soal pengupahannya kembali pada PP 78/2015
negative - Said Salahudin (Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Konsultan Hukum Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Secara umum, UU Cipta Kerja tetap berlaku secara umum, tapi
secara khusus, menurut amar putusan nomor 7 kalau dia strategis dan berdampak luas, maka
harus ditangguhkan dan tidak boleh diterbitkan aturan baru
neutral - Said Salahudin (Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Konsultan Hukum Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Oleh karena itu, kita berbeda pendapatan dengan pemerintah,
Bapak Presiden, dan para menteri terkait menyikapi putusan MK. Dan para menteri jangan
menafsirkan akan mengubah semua peraturan
Ringkasan
Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Konsultan Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Salahudin menyebut pemerintah tidak bisa menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) 2022 menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
120
