Page 124 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 124
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, massa Gebrak yang hendak berunjuk rasa di sekitar
Istana Merdeka diadang aparat. Sebanyak 10 polisi berpakaian alat pelindung diri (APD) berdiri
di barisan paling depan. Di belakang mereka belasan Polwan berjajar. Pada lapis ketiga, polisi
membentangkan kawat berduri, diikuti puluhan polisi pada lapis keempat. Selain itu, polisi juga
menyiagakan beberapa kendaraan lapis baja seperti mobil barikade, barracuda, dan mobil
pengurai massa (Raisa). Terhalang aparat, massa buruh dan mahasiswa itu lantas melakukan
orasi di kawasan Patung Kuda dan memainkan musik, menyanyikan beberapa lagu perlawanan.
Perwakilan Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI), yang merupakan bagian dari Gebrak, Andi
Panca mengatakan pihaknya akan menuntut Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres)
mengenai kenaikan upah 2022.
"Kepada seluruh serikat-serikat pekerja ayo kita bergerak sama-sama di tanggal 29 kita kepung
istana dan kita pastikan Presiden Jokowi berpihak kepada kita dan kemudian mengeluarkan
Keppres tersebut," kata Andi dalam konferensi pers yang digelar di LBH Jakarta, Jakarta Pusat,
Jumat (26/11).
Sementara, 1.499 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh di
depan Balai Kota DKI Jakarta itu. Terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
mengancam akan mogok massal pada 6,7, dan 8 Desember 2021 jika pemerintah tidak
menjalankan putusan MK nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil UU Cipta Kerja.
"Mogok nasional tetap kita rencanakan 6,7,8 Desember 2021 bilamana keputusan gubernur
tentang UMP dan UMK tetap menggunakan PP 36/2021," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, dalam
jumpa pers secara daring, Senin (29/11). Ia mengecam keras pernyataan Presiden Jokowi yang
menyebut seluruh materi dan substansi dalam UU Ciptaker beserta aturan turunannya tetap
berlaku. Menurut Said, pernyataan Jokowi menyesatkan.
"Kata-kata dari pemerintah baik Presiden maupun menteri yang menyatakan bahwa UU Ciptaker
tetap berlaku karena pasal-pasalnya enggak diubah, itu membingungkan. Kalaulah kalau disebut
bahkan menyesatkan. Karena yang diputuskan MK adalah uji formil, prosedur yang diperiksa.
Bukan pasal demi pasal," katanya.
Jokowi sebelumnya menyatakan pemerintah akan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh
MK. Ia menyebut MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR untuk menjalankan putusan
selama 2 tahun. Selama waktu itu, Jokowi berujar UU Ciptaker masih tetap berlaku. Sebelumnya,
MK memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah dan
DPR memperbaikinya dalam tenggat waktu dua tahun.
123
