Page 128 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 128
tetap sama, menolak penghitungan kenaikan UMP 2022 yang menggunakan PP Nomor 36 Tahun
2021. Oleh karena itu 1 hal yang bisa membatalkan mogok nasional hanya jika tuntutan itu bisa
dipenuhi.
"Mogok nasional tetap kita rencanakan 6-8 Desember 2021, bila mana keputusan gubernur
tentang upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota tetap menggunakan PP 36,
mogok nasional," tegasnya dalam konferensi pers virtual, Senin (29/11/2021).
Said juga meminta pemerintah untuk melaksanakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Dia juga
mengingatkan bahwa peraturan dalam UU tersebut ditangguhkan.
"Bila mana pemerintah memaksakan kehendak untuk tidak jalankan putusan MK, atau para
menteri mencoba merevisi-revisi peraturan, itu tidak diperintahkan oleh MK. Sekali lagi saya
ulang tidak ada perintah MK merevisi peraturan. MK jelas menangguhkan kalau sudah ada
peraturan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Atau tidak mneerbitkan bila mana
peraturan itu belum ada," tegasnya.
Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah menanggapi rencana aksi mogok
kerja nasional yang disiapkan para buruh tersebut. Direktur Apindo Research Institute, P. Agung
Pambudhi menjelaskan, mogok kerja memang merupakan hak dari para pekerja dan diatur
dalam sederet peraturan ketenagakerjaan. Namun mogok kerja nasional yang akan digelar
dalam dekat itu dipandang tidak sesuai dengan aturan yang ada.
"Dalam UU Ketenagakerjaan, mogok yang ada adalah mogok kerja, yang merupakan akibat
gagalnya dari perundingan," ucapnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis (25/11/2021).
Menurut Agung mogok kerja yang sesuai dengan aturan adalah dilakukan terlebih dahulu
perundingan dengan pengusaha. Jika perundingan itu gagal maka pekerja berhak melakukan
mogok kerja.
"Dan kalau kita lihat aturan yang lebih teknis, kita lihat pada pasal 140 UU Nomor 13 tahun 2003
tentang Kenagakerjaan, bahwa mogok kerja dapat dilaksanakan bila ada pemberitahuan SP atau
SB secara tertulis kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari
sebelumnya dan memuat alasan mogok kerja. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka mogok kerja
tersebut menjadi tidak sah," terangnya.
Nah jika mogok kerja tersebut tidak sah, menurut Agung akan ada akibatnya. Dia menjelaskan
dalam Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003 di pasal 6 disebutkan bahwa mogok kerja yang tidak
sah akan dikualifikasikan sebagai mangkir dan bisa dianggap sebagai pengunduran diri.
127
