Page 130 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 130

(UMP)  DKI  tahun  2022  sebesar  Rp  4.453.935.  Diketahui  UMP  pada  2021  sebesar  Rp
              4.416.186,548. Dengan begitu, UMP DKI tahun 2022 hanya mengalami kenaikan Rp 37.749 atau
              0,85 persen dibandingkan tahun ini.

              Ia mengaku terpaksa meneken surat keputusan tersebut karena bila UMP ditetapkan melebihi
              batas waktu yang sudah ditentukan, maka kepala daerah akan dianggap melanggar. Di sisi lain,
              Anies menyebut kenaikan upah tersebut terlalu kecil bagi DKI. Namun, karena ada tenggat waktu
              tersebut, Anies terpaksa meneken kenaikan UMP dengan formulasi yang diberikan pemerintah
              pusat lewat PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Perlu saya sampaikan tanggal 20 harus dikeluarkan, kenapa? Karena ketentuan mengharuskan,
              harus  keluar  keputusan  gubernur  sebelum  tanggal  20.  Bila  tidak  mengeluarkan  maka  jadi
              melanggar, maka kami keluarkan yang masih sesuai dengan PP 36, sambil kita kirimkan surat,"
              kata Anies dihadapan massa buruh yang berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI, Jakarta
              Pusat, Senin (29/11/2021).

              Anies menyebut berbarengan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI juga mengirimkan surat
              kepada  Kementerian  Ketenagakerjaan  karena  menganggap  formulasi  PP  36/2021  membuat
              penetapan UMP DKI jadi sangat kecil dan tidak cocok dengan kondisi Jakarta.

              "Tapi kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta. Itu yang sudah kami lalukan. Kami
              minta teman-teman bantu untuk membuat ini tuntas dan semoga nanti kita akan dapat hasil
              optimal," ucap dia.

              Anies  menyebut  kenaikan  terlalu  kecil  karena  kondisi  Jakarta  berbeda  dengan  provinsi  lain.
              Sebab penetapan UMP tidak ada upah minimum untuk kabupaten/kota. Sedangkan di provinsi
              lain upah minimum juga bisa ditetapkan di tingkat kabupaten/kota.

              "Karena ada yang berbeda Jakarta dengan provinsi lain, di Jakarta itu, UMP ditetapkan itu tidak
              ada  upah  minimum  kabupaten  kota,  kalau  di  tempat  lain,  berhenti  provinsi  di  UMP,  di
              kabupaten/kota masih bisa buat keputusan," terang Anies.

              "Jadi teman-teman kami paham, kami mengerti dan kami perjuangkan. Doakan ini segera tuntas.
              Di satu sisi semua ketentuan terpenuhi, tapi di sisi lain keadilan terpenuhi," kata dia.

































                                                           129
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135