Page 125 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 125
Judul Anies: Formula UMP 2022 tidak cocok diterapkan di DKI Jakarta
Nama Media makassar.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://makassar.antaranews.com/berita/328645/anies-formula-ump-
2022-tidak-cocok-diterapkan-di-dki-jakarta
Jurnalis Mentari Dwi Gayati
Tanggal 2021-11-29 20:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Bila diterapkan di Jakarta, buruh Jakarta hanya
akan mengalami kenaikan sebesar Rp38 ribu. Kami melihat angka ini adalah angka yang amat
kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kita bersurat kepada Kementerian
Ketenagakerjaan. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula
ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami terpaksa mengeluarkan keputusan
hubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan, kami dianggap melanggar. Tetapi kami bilang (dalam
surat itu), bahwa ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, formula penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan
di DKI Jakarta. Anies menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan untuk
menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 yang ditetapkan secara nasional.
ANIES: FORMULA UMP 2022 TIDAK COCOK DITERAPKAN DI DKI JAKARTA
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, formula penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak
cocok diterapkan di DKI Jakarta.
Anies menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan untuk menerapkan
penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 yang ditetapkan secara nasional.
124