Page 123 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 123
Judul Desak Upah Layak Naik 10-15 Persen, Massa Gebrak Temui KSP
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211129194701-20-
727593/desak-upah-layak-naik-10-15-persen-massa-gebrak-temui-ksp
Jurnalis Senin, 29 Nov 2021 20:17 WIB
Tanggal 2021-11-29 20:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Enam orang perwakilan massa aksi buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil yang
tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menemui perwakilan Kantor Staf
Presiden (KSP) guna melakukan audiensi soal upah.
DESAK UPAH LAYAK NAIK 10-15 PERSEN, MASSA GEBRAK TEMUI KSP
Enam orang perwakilan massa aksi buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil yang
tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menemui perwakilan Kantor Staf
Presiden (KSP) guna melakukan audiensi soal upah.
"Perwakilan gebrak sekitar 6 orang telah masuk ke dalam Istana untuk beraudiensi dengan pihak
istana yang kabarnya diterima oleh Deputi IV dan V (KSP)," kata Pengurus Kongres Aliansi Serikat
Buruh Indonesia (KASBI) Nugraha, melalui mobil komando di kawasan Patung Kuda, Jakarta
Pusat, Senin (29/11). Ia pun meminta massa aksi tetap bertahan di lokasi sembari menunggu
hasil audiensi yang diharapkan membuahkan hasil.
"Maka dari itu massa tetap di tempat sambil kita menunggu hasil audiensi perwakilan kita,"
lanjutnya. Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Gebrak menggelar unjuk rasa
menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden tentang Upah Layak Nasional.
Mereka meminta agar upah minimum 2022 mengalami kenaikan sebesar 10-15 persen.
"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk terbitkan Keppres Upah Layak Nasional tahun 2022
dengan kenaikan 10 persen sampai 15 persen," kata Juru Bicara Gebrak Nining Elitos dalam
keterangan resminya, Senin (29/11). Ia pun meminta pemerintah mematuhi putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Pengaturan pengupahan berbasis turunan UU Ciptaker, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pun harus disetop. Nining juga mendesak pemerintah
mencabut Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) soal penetapan upah 2022.
"Pasca-dikeluarkannya putusan MK, maka tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk
meneruskan penetapan upah minimum menggunakan PP 36/2021," jelas Nining.
122
