Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 164
Padahal, sebelumnya badan tersebut mengantisipasi lonjakan klaim akibat gelombang
pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Menurutnya data yang disampaikan direksi BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda dengan data
Kemnaker RI melalui menaker Ida Fauziah menyebut bahwa jumlah pekerja yang dirumahkan
atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa lebih dari 3 juta
orang.
KORNAS MP RAGUKAN DATA BPJS SOAL 78% KLAIM JHT AKIBAT RESIGN
Logo BPJS Ketenagakerjaan (suarakarya) Jakarta, law-justice.co - Direksi Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan Krisna Syarif mengklaim bahwa 78 persen klaim jaminan hari tua (JHT)
tercatat berasal dari pekerja yang mengundurkan diri atau resign. Padahal, sebelumnya badan
tersebut mengantisipasi lonjakan klaim akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Januari-Juni 2020 terdapat 1,15 juta klaim
Jaminan Hari Tua (JHT) yang diajukan oleh para tenaga kerja. Jumlah tersebut melampaui total
klaim pada tahun-tahun sebelumnya, yakni 2017 sebanyak 816.095 klaim, 2018 sebanyak
840.619 klaim, dan 2019 sebanyak 924.460 klaim.
Pengajuan klaim JHT dari pekerja yang terkena PHK mencapai 20 persen dan klaim karena
peserta memasuki usia pensiun mencapai 2 persen.
Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS
MP-BPJS) Hery Susanto melalui siaran persnya di Jakarta (18/7/2020) meragukan data yang
disampaikan direksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
Menurutnya data yang disampaikan direksi BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda dengan data
Kemnaker RI melalui menaker Ida Fauziah menyebut bahwa jumlah pekerja yang dirumahkan
atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa lebih dari 3 juta
orang.
Menaker mengatakan jumlah pekerja terdampak mungkin saja lebih banyak dari data yang
dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), karena masih ada individu terdampak
yang belum melapor ke Kemnaker atau Dinas Ketenagakerjaan di daerah.
"Data direksi BPJS Ketenagakerjaan itu diragukan karena hanya berdasarkan administratif bukan
empiris. Dalam situasi ekonomi sulit sekarang ini mana ada pekerja yang mau di PHK apalagi
mengundurkan diridari pekerjaannya. Mereka terpaksa harus di PHK atau mengundurkan diri
dari pekerjaan. Salah satu harapan yang bisa dimanfaatkan mereka adalah klaim JHT," kata
Hery Susanto.
Menurutnya klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan adalah hak peserta yang tertuang dalam
peraturan perundang-undangan terkait. UU SJSN, UU BPJS, PP No 44/2015 dan Permenaker No
19 Tahun 2015. Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak dibenarkan menunda atau mempersulit
pelayanan klaim JHT.
"Semua orang peserta BPJS Ketenagakerjaan baik yang menjadi korban PHK, resign, dan
pensiun adalah sama perlakuannya di depan hukum untuk mendapatkan pelayanan klaim JHT
BPJS. Sebagaimana diatur dalam regulasi terkait manfaat JHT," tegas Hery Susanto.
Survei yang dilakukan KORNAS MP-BPJS pada 4-10 Juli 2020 di 25 kantor cabang BPJS
Ketenagakerjaan se Indonesia dengan wawancara 1000 peserta klaim JHT BPJS
Ketenagakerjaan secara daring dan luring menyebutkan mayoritas 58% tidak puas dengan
163
