Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

Para pilot menolak keputusan PHK dan mengajukan perundingan bipartit, tapi Lion Air Group
menolak dengan alasan hubungan antara pilot dan perusahaan bukan hubungan kerja,
melainkan hubungan keperdataan sehingga perusahaan berhak memutus hubungan tanpa
perundingan bipartit.

Para pilot lantas membawa masalah ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Administrasi Jakarta Pusat. Para pilot menyatakan menerima PHK asalkan hak-haknya
sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipenuhi. Namun, Lion Air menolak dengan
alasan yang sama.

Sudin Disnakertrans Jakarta Pusat selaku mediator lantas menganjurkan secara resmi dalam
sebuah surat, yang intinya meminta Lion Air Group membayar pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
Lion Air Group tak kunjung menunaikan anjuran itu. Maka, para pilot menggugat ke Pengadilan
Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain soal pesangon, para pilot menuntut agar THR sebesar satu kali gaji dibayar. Perusahaan
juga diminta melunasi kekurangan pembayaran iuran jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan
sesuai upah para pilot sebenarnya.

Proses Gugatan Pilot di Pengadilan Merujuk pada bagian permohonan dalam putusan
Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) tingkat pertama bernomor 51/Pdt.Sus-
PHI/2017/PN.JKT.PST, pangkal masalahnya adalah fasilitas transportasi antar-jemput dan
tunjangan uang transport bagi penerbang. Seharusnya, uang transport bagi pilot dibayar di
muka atau deposit dengan jumlah 15 kali tarif pulang-pergi berdasarkan zona tempat tinggal
masing-masing. Pembayaran itu dilakukan dengan mekanisme transfer bank setiap tanggal 5
bulan berjalan.

Pada Mei 2016, tanggal 5 jatuh pada hari libur nasional (hari Kamis, kenaikan Yesus Kristus),
sementara esoknya juga hari libur (Isra Mikraj Nabi Muhammad). Merujuk pada SK Presiden
Lion Air Group pada 14 Maret, jika tanggal transfer uang transport jatuh pada hari libur,
seharusnya transfer dilakukan pada hari kerja berikutnya--dalam hal ini pada 9 Mei 2016.

Para pilot memaklumi hal itu, tapi hingga hari Selasa, 10 Mei, uang itu masih belum ditransfer.
Para pilot emosi dan marah. Mereka juga mengetahui perusahaan membayar iuran Jaminan
Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan hanya berdasarkan upah minimum regional.

Kondisi itu membuat ke-18 pilot merasa unfit to fly --yang merujuk pada LION AIR -
OPERATING MANUAL PART A, Crew Health and Fitness, A.06.05, halaman 9--yang intinya, pilot
yang mengalami kejadian emisional, contohnya perdebatan serius, kematian anggota keluarga,
perpisahan atau perceraian, kehilangan pekerjaan, dan masalah keuangan, harus
mempertimbangkan untuk tidak terbang hingga mereka pulih.

"Apabila para penumpang yang akan berangkat mengetahui kondisi sebenarnya, pasti tidak ada
satu pun penumpang yang mau dan bersedia diterbangkan oleh penerbang (pilot) yang dalam
kondisi marah dan emosi," tertulis dalam dokumen permohonan.

Dalam eksepsinya, Lion Air Group bersikukuh dengan posisinya, yang menyatakan ke-18 pilot
bukan pekerja tetap, melainkan hanya terikat Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang. Karena para
pilot mogok terbang pada 10 Mei 2016, perusahaan menilai mereka telah melanggar perjanjian
itu sehingga dijatuhi sanksi berupa pemutusan perjanjian ikatan dinas penerbang. Hal itu
disebut telah sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

Sejak perjanjian itu diakhiri, kedua pihak tidak lagi punya ikatan dan para pilot tidak bisa
menuntut hak apa pun kepada perusahaan, termasuk soal pesangon, menurut Lion Air Group.
303