Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

RUU PPRT HARUS SEGERA DISAHKAN

DISKRIMINASI dan stig-matisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk apapun
harus segera dihentikan. Terutama anggapan bahwa PRT adalah pekerjaan yang tidak
memerlukan keterampilan dan tidak bernilai ekonomis. Sebab, jaminan perlindungan dan
kesejahteraan PRT tidak hanya penting bagi pekerja saja, tetapi juga bagi pemberi kerja.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam
sambutannya dalam webinar 'Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan
Indonesia'menuturkan,keberadaan PRT sangatlah penting untuk menunjang dan membantu
urusan rumah tangga serta kebutuhan sehari-hari. "Oleh sebab itu. Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus segera disahkan guna memberikan
perlindungan dan kesejahteraan bagi PRT," tegasnya.

Diungkapkan Menteri Bintang, sudah menjadi tugas negara untuk dapat memberikan
perlindungan serta rasa aman dan nyaman bagi segenap warganya, termasuk juga bagi PRT.
Apalagi RUU PPRT sudah masuk ke dalam RUU Prioritas pada tahun 2020 dalam masa bakti
DPR RI periode 2019-2024. Oleh sebab itu bilangnya, marilah bersama-sama mengawal
terbentuknya aturan ini, demi memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak bagi
PRT. Selain itu, data-data juga menyebutkan mayoritas PRT berjenis kelamin perempuan. "Saya
tentunya sangat mendukung pengesahan RUU PPRT ini agar tercipta aturan hukum yang jelas
mengenai hak dan kewajiban dari PRT termasuk juga dengan pemberi kerja. Hal ini untuk
mengantisipasi terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap PRT," ungkap
Menteri Bintang.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKBRNAS) Badan Pusat Statistik pada Agustus
2019, Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan dalam sektor informal.
Di sektor informal sendiri, persentase pekerja perempuan memang lebih kecil dibanding laki-
laki, dan hal ini merupakan hal yang umum terjadi secara global (ILO, 2018). Pekerja laki-laki
pada kegiatan informal sebesar 58.03 persen, sementara perempuan 41,97 persen. Data Survei
ILO dan Universitas Indonesia pada 2015 memperkirakan jumlah PRT di Indonesia sebanyak
4,2 juta jiwa, dengan rasio 292 PRT perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki. Berdasarkan
angka tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah PRT yang sebenarnya lebih besar
dari data-data yang disajikan karena seringkali PRT dipekerjakan secara lisan sehingga luput
dari pencatatan data.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah
mengungkapkan pengesahan RUU PPRT ini bertujuan men-ciptakan hubungan industrial
kondusif tanpa diskriminasi antara PRT dan pemberi kerja.

"Pekerja Rumah Tangga atau PRT adalah sosok yang selalu dekat dengan kita, dia yang selalu
membantu pekerjaan rumah kita sehari-hari, dan dia juga yang berjasa untuk keluarga kita.
PRT memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian global melalui tingkat
angkatan kerja nasional," bebernya.

Setidaknya jumlah PRT saat ini diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa dengan persentase 75 persen
PRT merupakan perempuan.

"Oleh sebab itu, hal yang tidak boleh terlewatkan dalam RUU PPRT ialah pentingnya perjanjian
kerja antara PRT dan pemberi kerja guna memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak
dan penegakan norma kerja," ungkap Menteri Ida.

298