Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 294
KNPI DUMAI: RENCANA PERTAMINA DATANGKAN TKA CIDERAI RASA KEADILAN
Kegiatan pemeliharaan dan mengembalikan kondisi kilang atau biasa disebut Turn Around (TA)
di Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina RU II Dumai Provinsi Riau dikabarkan bakal
mendatangkan sekitar seratusan tenaga kerja asing (TKA). Terkait ini, Ketua Komite Nasional
Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai Guspian menilai masuknya TKA sangat menciderai rasa
keadilan buruh lokal karena harusnya lapangan pekerjaan tersedia diberikan kepada warga
tempatan.
"Kita sayangkan rencana kedatangan TKA dalam kegiatan maintenancePertamina ini, apalagi di
tengah kondisi pandemi COVID-19, harusnya lapangan pekerjaan untuk warga lokal," kata
Guspian kepada wartawan, Jumat.
Di masa pandemi virus corona ini, menurutnya, orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia
dan sebaliknya orang Indonesia tidak boleh pergi ke luar negeri, sehingga sangat miris ketika
mengetahui rencana 100 TKA justru akan didatangkan. KNPI Dumai juga menilai penjelasan
Disnaker setempat terkait kedatangan TKA ini juga tidak tepat, karena di dalam undang undang
ketenagakerjaan, setiap satu pekerja asing wajib ada tenaga kerja Indonesia sebagai
pendamping, bertujuan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
Bahkan, Disnaker juga wajib laksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja
Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, agar terjadi peralihan posisi
pekerja asing ke pekerja lokal atau transfer of job dan transfer of knowledge.
"Disnaker wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh pekerja asing, sehingga pekerjaan TKA bisa
dikerjakan tenaga kerja asal Indonesia," sebut Guspian.
KNPI Kota Dumai juga menyayangkan jika rencana Pertamina mendatangkan TKA ini mendapat
izin dari Pemerintah Kota Dumai, dan meminta Walikota Zulkifli AS untuk mengambil tindakan
tegas menolak.
Kepala Bidang Penempatan Disnaker Kota Dumai Muhammad Fadli kepada wartawan di Dumai
mengatakan bahwa kedatangan TKA ini tidak bisa ditolak, karena kewenangan daerah hanya
menerima laporan berapa jumlah orang dipekerjakan.
"Tidak ada kewenangan kita untuk menolak sebab perizinan langsung diatur oleh Pemerintah
Pusat, sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA dan
Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA," kata Fadli.
Sementara, Manager Humas Pertamina RU II Dumai Brasto Galih Nugroho menyebut,
penggunaan tenaga kerja asing untuk pekerjaan berhubungan dengan peralatan yang
didatangkan dari luar, atau sebagai ahli dan operator alat.
Rencana TKA bekerja ini juga sudah dikoordinasikan dengan Walikota Dumai Zulkifli AS dan
pimpinan instansi terkait lain, namun dalam pekerjaan TA dimulai Oktober 2020 nanti tetap
memprioritaskan pekerja lokal.
"Ada peralatan dari luar didatangkan pemenang, dan pekerja asing ini sebagai ahli atau operator
alat. Prioritas tetap tenaga kerja lokal sesuai peraturan ketenagakerjaan berlaku," kata Brasto.
Dia memastikan dalam kegiatan TA ini, seluruh prosedur ketenagakerjaan akan dipatuhi,
termasuk dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dan unsur kesehatan keselamatan
kerja (K3).
293
