Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

Menteri Ida menambahkan dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang harus
dihadapi PRT di Indonesia. Sebutlah diantaranya; PRT yang sampai saat ini belum dianggap
sebagai

sebuah profesi; rata-rata jam kerja PRT lebih panjang dari pekerja pada umumnya; sebesar 63
persen PRT bekerja tujuh hari dalam sepekan; banyaknya PRT yang tidak memiliki perjanjian
atau kontrak kerja yang jelas; dan minimnya perlindungan jaminan sosial dan asuransi bagi
PRT.
Adapun tujuan perlindungan PRT ialah memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi
kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi. dan pelecehan seksual, mengatur
hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT.
dan meningkatkan kesejahteraan PRT. Menurutnya perlindungan terhadap PRT sudah menjadi
perhatian bagi pemerintah namun tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dari seluruh pihak.
"Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, mari bersama kita dukung pengesaan RUU
PPRT dan serukan stop kekerasan terhadap pekerja rumah tangga mulai dari diri kita sendiri
dan keluarga," tambah Menteri Ida.

Sementara itu Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Ru-bianto mengatakan,
setelah melalui 16 tahun perjuangan di DPR untuk mendapat legitimasi atas statusnya yang
sempat mandek/mangkrak, pengesahan RUU PPRT ini akan menjadi sejarah baru dalam
penghapusan kekerasan dan diskriminasi di Indonesia, khususnya terhadap PRT. RUU PPRT
akan diusulkan menjadi RUU Inisiatif dan akan disidang paripurnakan pada Selasa, 14 Juli 2020
dan Kamis, 16 Juli 2020.

"RUU PPRT ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga
negara Indonesia karena bersifat mengikat dan adanya kepastian hukum. Maka dari itu perlu
ada pengawalan dari kita semua," ujar Giwo.
Seperti yang kita ketahui bersama, PRT merupakan pekerjaan yang rawan dan rentan dalam
perlindungan hukum karena wilayah kerja bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada
kontrol dan pengawasan Pemerintah. Padahal praktik situasi kerjanya rawan dan rentan
terhadap diskriminasi seperti pelecehan terhadap profesi, eksploitasi, dan kekerasan baik secara
ekonomi, fisik dan psikis (dalam bentuk intimidasi maupun dalam bentuk isolasi).

Itu sebab di dalam praktiknya, RUU PPRT nantinya harus dipastikan adanya hak dan kewajiban
yang berimbang antar PRT dan pemberi kerja agar memberikan perlindungan dalam bentuk
penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum. Hal ini juga
merujuk kepada Sustainable Devel-opment Goals (SDGs) yang menyebutkan No One Left
Behind, guna meningkatkan kualitas hidup secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan
kesejahteraan PRT sebagaimana pekerja lainnya tanpa ada yang tertinggal, serta
memperjuangkan hak dan kewajiban yang seimbang antara PRT dan pemberi kerja, (del)

caption:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam
sambutannya dalam webinar 'Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRTuntuk Perempuan
Indonesia'

299