Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

Jika para pilot keberatan dengan keputusan itu, Lion Air menilai, semestinya para pilot
mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum, bukan ke pengadilan PHI.

Namun, majelis hakim PHI yang dipimpin oleh hakim Eko Sugianto menolak eksepsi. Merujuk
pada Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang, majelis hakim beranggapan hubungan antara para
pilot dan PT Lion Mentari Airlines adalah hubungan kerja karena keduanya memiliki unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.

"Hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, bukan hubungan perdata biasa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1320
KUH Perdata," menurut hakim dalam pertimbangannya.

Selain itu, majelis hakim menyatakan para pilot dan perusahaan terikat Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT) alias pekerja tetap, meskipun dalam perjanjian ikatan dinas diterapkan
tenggat 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan 18 tahun.

Musababnya, pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan kontrak kerja hanya bisa
berlaku terhadap pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu tertentu, sementara para
pilot bertugas dengan jadwal yang teratur tiap harinya, demikian alasan majelis.

Majelis mengakui para pilot telah melanggar perjanjian ikatan dinas dan Buku Pedoman Kerja
Karyawan Lion Air Group. Namun, majelis juga menyatakan keputusan PHK itu tidak didahului
perundingan dengan para pilot, surat PHK dari Lion Air belum mendapatkan penetapan dari
lembaga penyelesaian hubungan industrial, dan karena itu hakim menilai surat PHK itu tidak
sah.

Kendati begitu, lantaran para pilot tidak memohon untuk dipekerjakan kembali di Lion Air dan
hanya menuntut pembayaran pesangon, hakim menyatakan hubungan kerja antara keduanya
telah putus sejak 4 Agustus 2016. Maka, perusahaan harus membayar pesangon terhadap 18
pilot itu. Totalnya Rp7.292.840.000.

Selain itu, majelis hakim mengharuskan Lion Air membayar THR kepada enam pilot, totalnya
Rp211.100.000.

Pihak Lion Air menolak putusan itu, lantas mengajukan upaya hukum hingga kasasi ke
Mahkamah Agung (MA). Pada 20 April 2018, MA menolak gugatan kasasi dan tetap menghukum
Lion Air Group membayar kewajibannya kepada 18 pilot, yang totalnya berkurang menjadi
Rp6.415.260.000.

Infografik HL Indepth Pandemi COVID-19 Memukul Lion Air Group. tirto.id/Lugas Gugatan Balik
Lion Air: Menagih Biaya Pendidikan & Pelatihan Seorang mantan pilot Lion Air Group
berkata kepada Tirto pada 11 Juli pekan lalu bahwa kendati sengketa Perselisihan Hubungan
Industrial sudah incracht di Mahkamah Agung, "tapi Lion Air Group tidak mau membayar
walaupun kita sudah mengajukan permohonan eksekusi." Lion tak kunjung memenuhi
kewajibannya kendati sudah menerima teguran ( aanmaning ) dari Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.

Pihak Lion Air berkata bukan tidak ingin atau tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Tapi,
menunggu putusan perdata atas gugatan wanprestasi terhadap para pilot.

Ceritanya, selagi persidangan di pengadilan hubungan industrial berjalan, Lion Air mengajukan
gugatan balik untuk 16 eks pilot ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lion menagih kewajiban
para pilot membayar uang ganti biaya pendidikan dan pelatihan.

Dipisah ke dalam dua berkas gugatan perdata, ke-16 pilot yang digugat Lion Air adalah Ade Jeki
Williono, Amsal Salomo Tampubolon, Aulia Nugroho, Benny Prasetyo, Egidius Satya Nugroho
304