Page 6 - Buku HC Policy 01 - Strategi V1.0

Ketentuan Umum

Definisi (4 dari 6)

Definisi (lanjutan):
69. Pegadaian Innovation Promotor (PinPRO) adalah Kelompok Insan Pegadaian yang dibentuk di Perusahaan yang ditujukan
untuk:
1. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovasi di Perusahaan;
2. Memudahkan cascading kebijakan dan metodologi inovasi di Perusahaan, agar kapabilitas di bidang inovasi
sesuai standar nasional;
3. Meningkatkan kualitas inovasi pada unit kerja dan sebagai validator originalitas atau menguji materi inovasi dari
masing–masing Unit Kerja di Direktorat/Setingkat, Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang/Syariah, UPC/S,
CBM, dan UBM;
4. Meningkatkan kualitas inovasi pada unit kerja dan sebagai validator orgininalitas atau menguji materi inovasi dari
masing-masing unit kerja di Direktorat dan Kantor Wilayah beserta unit kerjanya meliputi Area, Cabang, dan
outlet Unit Pegadaian.
70. Pejabat Berwenang adalah Direksi atau Karyawan dengan jabatan tertentu yang diberikan kewenangan tertentu oleh
Perusahaan.
71. Perjanjian KePemetaan Talenta adalah proses untuk menempatkan posisi Karyawan ke dalam kelompok talenta dengan
menggunakan Nine Box Talent Management System.
72. Performance Management System selanjutnya disebut PMS adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melihat
Performance Karyawan dalam mencapai sasaran Perusahaan, yang mencakup tiga aspek penilaian yaitu: Key Performance
Indicator (KPI), Budaya Kerja, dan Kompetensi.
73. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, antara
Karyawan dengan Direksi atau pejabat lain yang mewakili, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu
dan/atau pekerjaan tertentu, dengan status sebagai Karyawan Tidak Tetap atau yang secara umum dikenal dengan istilah
“Karyawan Kontrak", dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
yang berlaku.
74. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis
maupun lisan, antara Karyawan dengan Direksi atau pejabat lain yang mewakili, untuk mengadakan hubungan kerja yang
bersifat tetap dengan status sebagai Karyawan Tetap, dengan maupun tanpa syarat masa percobaan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
75. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disebut PHK adalah pemutusan hubungan hukum antara Direksi dengan
Karyawan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
76. Pendidikan Mandiri adalah pendidikan formal yang diikuti oleh Karyawan berupa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
atau mengikuti pendidikan ke jenjang yang setara maupun yang lebih rendah dengan biaya sendiri untuk diakui dan
tercatat di Perusahaan.
77. Perusahaan adalah PT PEGADAIAN (Persero), Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 01,
Tanggal 01 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz I wan, SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, berikut dengan perubahannya.
78. Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.
79. Petunjuk Pelaksanaan adalah rangkaian dan/atau tahapan tindakan yang dilaksanakan dengan cara yang sama untuk
mendapatkan hasil yang sama.
80. Petunjuk Teknis adalah rangkaian dan/atau tahapan tindakan yang belum diatur dalam pedoman maupun petunjuk
pelaksanaan dan bersifat sementara.
81. Pihak Eksternal adalah orang selain Pihak Internal yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Direksi atau Keputusan Pemimpin Wilayah.
82. Pihak Internal adalah Karyawan Perusahaan dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditunjuk menjadi Tim Kerja dengan Keputusan Direksi atau Keputusan
Pemimpin Wilayah.
83. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat struktural sebagai Pemimpin Unit Kerja Pusat atau Wilayah.
84. PinPRO Nasional/Pusat/Wilayah adalah Kelompok pelaksana program inovasi baru/pengembangan yang implementatif
dan berdampak langsung kepada peningkatan kualitas produk atau layanan yang dibentuk dan dilaksanakan di setiap
Kantor Pusat dan Kantor Wiiayah.

6