Page 25 - MAJALAH 198

ANGGARAN

“Jika demikian, maka dikhawatirkan
pula akan mempengaruhi proses
pemulihan ekonomi karena konsumsi
rumah tangga adalah kontributor
terbesar bagi perekonomian, yaitu
sebesar 57,6 persen dari Produk
Domestik Bruto (PDB). Jangan sampai
rencana ini justru malah kontraproduktif
dengan upaya pemulihan daya beli
masyarakat yang saat ini masih menjadi
fokus kita bersama,” jelas politisi Partai
Golkar itu.
Tidak hanya perlu mengkaji secara
komprehensif, Pemerintah juga perlu
melakukan analisa mendalam dan
hati-hati terhadap rencana tersebut.
Menurut Puteri, PPN pada pada
barang kebutuhan pokok dapat
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Arief/nvl
berpotensi melemahkan daya beli.
Bahkan, juga dapat berpotensi
memberikan tekanan bagi pedagang SKENARIO PEMERINTAH TERAPKAN Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI,
kecil akibat perubahan stabilitas harga PPN SEMBAKO akhir Juni lalu.
dan permintaan dari masyarakat. Per akhir Juni 2021, pemerintah PPN multi tarif, lanjut Mantan Direktur
Pun, hal ini mungkin berpotensi bersama DPR baru memulai Bank Dunia itu, juga akan dinaikkan dari
menimbulkan efek domino atas pembahasan RUU KUP. Menteri 10 persen menjadi 12 persen. Rentang
ketersediaan bahan-bahan kebutuhan Keuangan Sri Mulyani Indrati tarif dalam UU juga diubah lebih lebar
pokok di pasar. menyatakan pemerintah tetap akan menjadi 5 persen sampai dengan 25
“(Penerapan pajak sembako) memberikan fasilitas atau subsidi persen. Menurutnya, basis penerapan
harus dikaji secara mendalam dan terhadap pajak atas barang dan jasa perpajakan di dalam RUU perubahan
menyeluruh oleh pemerintah, apalagi yang akan menjadi objek pajak baru, revisi kelima UU Nomor 6 Tahun 1983
hal ini sangat mempengaruhi hajat kecuali sembako dan sekolah yang tentang Ketentuan Umum Perpajakan
hidup orang banyak,” tandasnya. akan tetap dikenakan PPN. (KUP) sudah berbasiskan pajak yang
Ketimbang menerapkan pajak Menkeu mengatakan bahwa adil, sehat, efektif, dan akuntabel.
sembako, Puteri menganjurkan barang kebutuhan pokok, jasa Tidak hanya barang kebutuhan
pemerintah kembali meningkatkan pendidikan, dan jasa kesehatan pokok, beleid tersebut juga akan
efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dikenakan PPN dengan tarif PPN menghapus barang hasil pertambangan
(K/L) dengan menyisir anggaran- yang lebih rendah dari tarif normal, atau pengeboran dalam kelompok jenis
anggaran yang tidak mendesak. atau dapat tidak dipungut PPN, barang yang tidak dikenai PPN. Dengan
Catatannya, jika efisiensi dilakukan serta bagi masyarakat yang tidak penghapusan itu berarti barang itu akan
Kemenkeu saja mencapai sekitar mampu dapat dikompensasi dengan dikenakan PPN. Adapun barang hasil
Rp1,25 triliun, tentu jika diakumulasikan pemberian subsidi. Pengecualian pertambangan dan pengeboran yang
dengan K/L lain maka jumlahnya bisa tersebut merupakan rasionalisasi atas dimaksud seperti emas, batu bara, hasil
lebih besar lagi. keadilan bagi masyarakat, apalagi mineral bumi lainnya, serta minyak dan
“Bahkan, BPKP menyebutkan ketiga komponen tersebut banyak gas bumi.
dalam rapat yang lalu bahwa mampu dibutuhkan bagi masyarakat. Selain memperluas objek PPN, RUU
mengefisiensi pengeluaran negara “Di sini kita bisa menggunakan KUP tersebut juga menambah objek
sepanjang 2020 hingga mencapai subsidi menggunakan belanja negara jasa kena pajak baru yang sebelumnya
Rp48,35 triliun. Artinya, kita bisa dalam Anggaran Pendapatan dan dikecualikan atas pemungutan PPN.
lebih mengoptimalkan lagi kualitas Belanja Negara (APBN) dan tidak Beberapa di antaranya adalah jasa
belanja negara dengan menemukan menggunakan menarik PPN-nya, dalam pelayanan kesehatan medis, jasa
alternatif penerimaan negara yang rangka compliance dan memberikan pelayanan sosial, jasa pengiriman surat
dapat memperkuat performa APBN ke targeting yang lebih baik,” kata Sri dengan perangko, jasa keuangan,
depan,” pungkas Puteri. Mulyani saat hadir secara virtual dalam hingga jasa asuransi. l alw/sf

TH. 2021 EDISI 198 PARLEMENTARIA 25