Page 23 - MAJALAH 198

ANGGARAN

pelunasan pembayaran pajak. melakukan repatriasi, dan atau bisa
Keduanya sudah pernah diberlakukan TAX AMNESTY HANYA juga menginvestasikan dalam obligasi
oleh pemerintah. DIBERIKAN SATU KALI pemerintah,” tutup Andreas.

CEDERAI RASA KEADILAN WAJIB DALAM SATU GENERASI. KLAIM KEPATUHAN PAJAK
PAJAK MENINGKAT
Pemerintah berdalih akan melakukan Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo. Menteri Keuangan Sri Mulyani
berbagai upaya untuk meningkatkan Foto: Arief/nvl Indrawati, dalam rapat kerja perdana
penerimaan perpajakan. Melalui tax RUU KUP di Komisi XI DPR RI pada
amnesty, pemerintah menargetkan akhir Juni lalu, sempat menyatakan
tambahan pendapatan perpajakan bahwa tax amnesty menjadi salah
mencapai Rp165 triliun. Jumlah satu senjata ampuh pemerintah dalam
tersebut sempat menjadi target pada mengumpulkan pajak. Tak hanya
tax amnesty yang bergulir pertama berkontribusi besar dalam peningkatan
kali pada tahun 2016. Namun, dana rasio kepatuhan pajak, program
repatriasi yang berhasil masuk hanya pengampunan tersebut sempat
sebesar Rp135 triliun, atau hanya 81 menorehkan catatan sejarah, menjadi
persen dari target yang diimpikan. salah satu yang paling berhasil di dunia.
Secara psikologis, Anggota Komisi XI “Program pengampunan pajak yang
DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai dilakukan tahun 2016 dan 2017 menjadi
jika tax amnesty tetap diberlakukan catatan bersejarah bagi Direktorat
maka akan berdampak buruk karena Jenderal Pajak karena termasuk sebagai
menciptakan pemahaman baru di program tax amnesty yang berhasil di
masyarakat, yaitu 'lebih baik tidak patuh seluruh dunia, dengan jumlah deklarasi
membayar pajak karena akan ada tax mencapai Rp4.884 triliun, atau ini
amnesty lagi’. Menurutnya, hal tersebut mencapai 39,3 persen dari PDB tahun
tidak baik bagi masa depan sistem perlu mengoptimalkan tindak lanjut 2016. Bayangkan 40 persen dari GDP
perpajakan Indonesia serta mengingkari data dan informasi perpajakan ini untuk kita yang tadinya tidak dideklarasikan
komitmen tax amnesty pertama kali mendorong kepatuhan pajak lebih baik. kemudian dideklarasikan dalam tax
pada 2016 lalu. “Tax amnesty bukan jawaban amnesty,” ungkap Menkeu.
“Tax amnesty hanya diberikan satu yang tepat atas shortfall pajak. Setelah periode tax amnesty, terjadi
kali dalam satu generasi. Pelaksanaan Pemerintah harus terus didukung peningkatan kepatuhan penyampaian
tax amnesty jilid II akan meruntuhkan untuk fokus pada reformasi SPT Tahunan dengan rasio kepatuhan
kewibawaan otoritas, yang pada perpajakan dengan menyempurnakan Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty
gilirannya dapat berdampak negatif regulasi, memperbaiki administrasi, lebih tinggi dibandingkan rasio
pada trust masyarakat wajib pajak. Rasa meningkatkan pelayanan, dan konsisten kepatuhan nasional. Selain itu, pada
keadilan peserta tax amnesty, para melakukan pengawasan kepatuhan. periode setelah tax amnesty, PPh
wajib pajak yang patuh, serta wajib Kebutuhan akan sistem perpajakan Tahunan orang pribadi peserta tax
pajak yang sudah diaudit, tentu akan yang kuat, kredibel, dan akuntabel amnesty melonjak signifikan, jauh lebih
tercederai,” ungkap Andreas. sehingga menghasilkan penerimaan tinggi dibandingkan pertumbuhan non
Pasca-amnesti, pemerintah bersama yang optimal dan sustain jauh lebih peserta tax amnesty di tahun yang
DPR sebenarnya telah menyepakati penting dan mendesak ketimbang sama.
keterbukaan akses informasi keuangan tax amnesty,” tegas Anggota Badan Program peningkatan kepatuhan
untuk kepentingan perpajakan melalui Legislasi DPR RI itu. pajak yang lain seperti Sunset Policy,
UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Guna memfasilitasi wajib pajak yang yang dilakukan pada 2018 juga tercatat
Informasi Keuangan Untuk Kepentingan patuh dan mempertimbangkan kondisi berhasil menjadi 5,6 juta WP dan
Perpajakan. Andreas menilai, pandemi, ia menyarankan pemerintah menyumbang penerimaan hingga
seharusnya penegakan hukum dapat lebih baik membuat Program Rp7,46 triliun selama masa kebijakan
dilakukan lebih efektif dan adil karena Pengungkapan Aset Sukarela atau tersebut yaitu 1 Januari 2008 hingga
didukung data dan informasi yang Voluntary Disclosure Program dengan 29 Februari 2009. Program ini meliputi
akurat sehingga dapat dibuat klasifikasi mengenakan tarif pajak normal dan penghapusan sanksi bunga dan
wajib pajak menurut risiko. Direktorat memberikan keringanan sanksi. “Tarif pembetulan SPT bagi WP lama dan WP
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan lebih rendah dapat diberikan untuk yang baru. l alw/sf

TH. 2021 EDISI 198 PARLEMENTARIA 23