Page 24 - MAJALAH 198

ANGGARAN

Pajak Sembako Berpotensi

Sakiti Hati Masyarakat ‘Kecil’

Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan tanpa menyakiti hati rakyat.
“Sembako ini sensitif juga, sementara
Nilai (PPN) atas bahan-bahan kebutuhan pokok. Rencana pajak mobil saja dibebaskan (PPnBM).
tersebut dikabarkan akan diatur dalam draf Rancangan Undang- Dalam mengejar penerimaan,
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) pemerintah harus cari inovasi. Berkaca
yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI. pada pembebasan PPnBM mobil tetapi
akan mengenakan PPN sembako,
akan menyakiti rakyat kita,” kata politisi
Partai Gerindra itu dalam pernyataan
etidaknya terdapat 11 terhadap sembako pun menuai polemik, tertulisnya kepada Parlementaria,
barang kebutuhan pokok sejumlah anggota dewan menentang pertengahan Juni lalu.
yang dibebaskan dari dan mendesak agar pemerintah melalui
Pajak Pertambahan Nilai Menteri Keuangan meninjau ulang PEMERINTAH PERLU TINJAU ULANG
S (PPN), sebagaimana diatur rencana tersebut. Anggota Komisi DAN HATI-HATI
dalam Pasal 4A Ayat 2 Undang-Undang XI DPR RI Wihadi Wiyanto bahkan Pemerintah dinilai perlu untuk
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak menyatakan bahwa pengenaan pajak meningkatkan penerimaan perpajakan
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan sembako akan memperlihatkan bahwa agar dapat dioptimalkan untuk
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. pemerintah menekan rakyat ‘kecil’. penanganan pandemi, yang ditujukan
Barang-barang yang tergolong dalam Sebab menurutnya, pemerintah masih bagi kesehatan maupun pemulihan
kategori tersebut diantaranya beras, bia melakukan inovasi sumber ekonomi. Namun terkait pengenaan
gabah, jagung, kedelai, sagu, garam, penerimaan pajak baru pajak sembako, Anggota
daging, telur, susu, sayuran dan buah Komisi XI DPR RI Puteri
buahan. Anetta Komarudin
Kesebelas barang pokok tersebut, mendesak agar
menurut dokumen RUU KUP yang Anggota Komisi XI DPR RI pemerintah meninjau
beredar di publik pada Mei 2021, Wihadi Wiyanto. Foto: Jaka/nvl ulang rencana tersebut.
akan dihapuskan dari daftar bebas Sebab hal tersebut
PPN. Padahal, Komisi XI DPR RI akan berdampak
baru saja memulai pembahasan pada meningkatnya
rancangan aturan tersebut bersama harga bahan pangan
pemerintah mulai akhir Juni 2021. dan menurunkan
Pembahasannya diwanti-wanti konsumsi.
untuk tetap mempertimbangkan
perkembangan kondisi masyarakat
dan dunia usaha. Mengingat
masih berlangsungnya situasi
pandemi, Pemerintah diminta
untuk tetap fokus pada
penanganan masalah
kesehatan dan berbagai
program pemulihan
ekonomi nasional.
Rencana
pemerintah untuk
menerapkan pajak

24 PARLEMENTARIA EDISI 198 TH. 2021