Page 26 - MAJALAH 198

LEGISLASI

Revisi UU ASN Perlu Sesuaikan

Perkembangan Zaman

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) telah ditetapkan menjadi RUU Prolegnas
Prioritas 2021. Hingga kini pembahasan RUU tersebut masih terus dilakukan
Panitia Kerja (Panja) RUU ASN Komisi II DPR RI dengan menyerap aspirasi
dan pandangan berbagai pakar dan akademisi melalui rapat dengar
pendapat.

ebelumnya, pengajuan sistem kepegawaian yang sebelumnya
perubahan atas UU Nomor telah diatur dalam UU ASN yakni
5 Tahun 2014 tentang UU dengan membagi manajemen ASN
ASN ini dilatarbelakangi menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah
S oleh berbagai hal, Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi
di antaranya adalah UU ASN salah satu pokok perbincangan dalam
dianggap sudah tidak sesuai dengan pembahasan RUU ASN ini.
perkembangan penyelenggaraan fungsi Dalam pembagian managemen
ASN dan kebutuhan masyarakat pada ASN tersebut, UU ASN tidak hanya
saat ini. mengenal pegawai pemerintah sebagai
Wakil Ketua Komisi II DPR RI pegawai tetap, yaitu PNS, akan tetapi
Syamsurizal mengungkapkan selama 7 juga memperkenalkan sebuah sistem
tahun berlaku, perlu ada penyesuaian- kepegawaian baru berdasarkan
penyesuaian terhadap UU ASN yang perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak,
menyangkut aspek-aspek kehidupan yaitu PPPK. Namun demikian, dalam
dari para Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dengan mempertimbangkan
perkembangan zaman serta kemajuan Wakil Ketua Komisi II
teknologi. Syamsurizal. Foto: Geraldi/nvl
“Sebelumnya keberadaan UU
(ASN) ini adalah dari UU Pokok-Pokok
Kepegawaian yang diatur dengan UU
Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian
diubah dengan UU Nomor 43 Tahun
1999. Kemudian, tentunya dalam
perkembangan sutuasi yang sangat
cepat dengan perubahan teknologi
komunikasi dan teknologi transportasi
yang kita alami saat ini tentunya kita
perlu melakukan semacam penyesuaian
ulang,” ujarnya kepada Parlementaria,
baru-baru ini.
Selain itu, masih kata politisi Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut,
permasalahan mengenai perubahan

26 PARLEMENTARIA EDISI 198 TH. 2021