Page 21 - MAJALAH 198

PENGA WASAN

dana haji yang dilakukan BPKH yaitu
KALAU, MISALNYA, melalui investasi syariah.
Politisi Partai NasDem itu juga
MASYARAKAT MENARIK mewanti-wanti investasi yang
DANA HAJI, ITU dilakukan harus jelas dan pastinya
menguntungkan. Jangan sampai
DIPERBOLEHKAN, TAPI bernasib seperti PT Jiwasraya
akibat salah investasi. “Investasi
TENTU NANTI ADA yang nggak jelas seperti Jiwasraya,
KONSEKUENSI kan penjahat itu. Mereka mengelola
uang nasabah dimainkan," ungkapnya.
Rudi menyampaikan BPKH telah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI memberikan jaminan pengelolaan
Ace Hasan Syadzily. Foto: Tim/nvl
yang dilakukan secara baik dan tepat.
Hal itu berdasarkan pengakuan Kepala
BPKH Anggito Abimanyu. “Tapi kalau
mau kita ketahui yang pasti tentunya
melalui audit BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan),” sebutnya.
meragukan informasi tersebut sebaiknya menyebut dana haji digunakan untuk Selain itu, legislator dapil Sumatera
kata dia tabayyun (mencari kejelasan) proyek pemerintah, legislator dapil Utara III tersebut menyambut
termasuk juga soal dana haji ini. Sumatera Utara II itu menilai isu baik keputusan pemerintah yang
“Kalau, misalnya, masyarakat tersebut sengaja dibuat pihak tak memperbolehkan calon jemaah haji
menarik dana haji, itu diperbolehkan, bertanggung jawab agar masyarakat (calhaj) 2021 menarik BPIH yang telah
tapi tentu nanti ada konsekuensi, resah. dilunasi. Penarikan pelunasan tersebut
konsekuensinya, misalnya, dia tidak Lebih lanjut kinerja BPKH bakal tak akan menghilangkan status
bisa mendapatkan nomor porsi, atau dipantau ketat karena mengelola iuran mereka menjadi calhaj 2022.
nomor porsinya akan gugur,” pungkas penyelenggaraan haji. Anggota Komisi Namun, dia meminta jemaah bijak
legislator dapil Jawa Barat II itu. VIII Rudi Hartono Bangun mewanti- mengambil keputusan apakah akan
Dalam kesempatan berbeda, Wakil wanti agar jangan sampai pengelolaan menarik atau tetap menyimpan di
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan iuran dana haji itu salah dan merugikan BPKH. Keputusan harus disesuaikan
Dasopang menjelaskan, dana haji yang jemaah. dengan kebutuhan. “Kalau tidak terlalu
bersumber dari setoran pendaftaran “(Kinerja) BPKH ini kita awasi. mendesak tetap disimpan. Kalau mereka
haji sesuai amanat Undang-undang Jangan sampai seperti itu butuh tidak ada salahnya mereka
Nomor 34 Tahun 2014, dikelola oleh (pengelolaan salah) saya bilang,” kata mengambil untuk kepentingan yang
BPKH. Setoran Rp25 juta itu dikelola Rudi. Salah satu bentuk pengelolaan lebih penting,” pungkasnya. ltn/es
oleh BPKH selama masa daftar tunggu.
“Hasil kelolaan BPKH itu yang
melunasi seluruh kebutuhan berangkat “KALAU TIDAK TERLALU
haji setiap jemaah. Jemaah haji kita MENDESAK TETAP DISIMPAN.
pada dasarnya hanya membayar
rata-rata Rp35 juta, padahal biaya haji KALAU MEREKA BUTUH TIDAK
dibutuhkan sekitar Rp64 juta-Rp70 juta ADA SALAHNYA MEREKA
setiap jemaah. Untuk mencukupi itulah
BPKH diamanatkan mengelola uang MENGAMBIL UNTUK
haji agar tertutupi kekurangannya,”
jelas politisi Fraksi PKB itu. KEPENTINGAN YANG
Marwan memastikan, DPR akan LEBIH PENTING”
selalu mengawasi dan meminta
perkembangan kelolaan ke BPKH
agar uang haji dapat dipantau dalam Anggota Komisi VIII DPR RI
Rudi Hartono Bangun. Foto: Tim/nvl
prosedur yang baik dan menghasilkan.
Mengenai isu di media sosial yang

TH. 2021 EDISI 198 PARLEMENTARIA 21