Page 22 - MAJALAH 198

ANGGARAN

Pengampunan 'Dosa' Pajak

Cukup Sekali Seumur Hidup

Rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali tax menyebabkan defisit anggaran
amnesty atau pengampunan pajak akan segera bergulir. Aturan meningkat, terlebih dalam masa
Pandemi Covid-19, membutuhkan
pengampunan pajak itu termasuk dalam materi Revisi Undang- dana lebih untuk menangani masalah
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan kesehatan dan program pemulihan
Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). ekonomi dan memenuhi ketentuan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
agar defisit APBN harus dikembalikan
pada level di bawah 3 persen dari
ingga akhir Juni 2021, RUU menyepakati bahwa pembahasannya Produk Domestik Bruto (PDB).
KUP masih dalam proses dilakukan secara cermat, objektif dan Terkait tax amnesty, Ketua Badan
pembahasan di Komisi XI terukur sehingga dapat mencapai Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said
DPR RI. Beleid berbentuk sistem perpajakan yang sehat, adil, dan Abdullah menilai rencana pemerintah
Homnibus law tersebut, berkesinambungan. untuk memberlakukan kembali
nantinya akan mengatur berbagai Sampai saat ini, sistem perpajakan pengampunan pajak tidak diperlukan.
aturan termasuk penyesuaian tarif PPN, dinilai belum mampu untuk mendukung Sebab hal tersebut dinilai akan
PPh, hingga tax amnesty. Mengingat sustainabilitas pembangunan dalam menimbulkan problem besar bagi wajib
telah masuk dalam Prolegnas jangka menengah dan panjang. Hal pajak yang mengikuti tax amnesty jilid
Prioritas 2021, tersebut dapat kita lihat dari kondisi pertama yang baru dilakukan 2016 lalu.
Komisi XI APBN beberapa tahun terakhir, dimana Alih-alih, Said menyarankan pemerintah
DPR RI belanja selalu meningkat sesuai untuk memberlakukan sunset policy
perkembangan kebutuhan bernegara sebagai bentuk konsolidasi kebijakan
dan kebutuhan untuk mendorong fiskal tahun 2022 dan keberlanjutannya.
pertumbuhan ekonomi yang “Kalau setiap lima tahun kita lakukan
lebih baik, namun penerimaan tax amnesty, tingkat compliance kita
perpajakan belum cukup optimal akan tidak ada. Itu artinya kita dianggap
untuk mendukung pendanaan tidak good governance dan tidak
negara. mendukung petugas pajak kita. Masak
Hal ini terlihat dari tax ratio tiap lima tahunan ada tax amnesty.
yang masih rendah, beberapa Intinya enggak ada itu tax amnesty jilid
tahun terakhir di kisaran 10 II. Bahkan, dalam revisi UU KUP kami
persen ke bawah. Hal tersebut harap tidak muncul. Tax amnesty hanya
satu kali seumur hidup,” kata politisi
PDI-Perjuangan itu saat diwawancara
Parlementaria, akhir Mei lalu.
Ketua Badan Anggaran DPR RI
Said Abdullah. Foto: Jaka/nvl Sebagai informasi, tax amnesty
merupakan program pengampunan
pajak untuk wajib pajak yang selama ini
menempatkan uangnya di luar negeri
atau yang belum lengkap melaporkan
hartanya. Sementara sunset policy
digunakan untuk menggambarkan
kebijakan pemerintah yang memberikan
penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga atas keterlambatan

22 PARLEMENTARIA EDISI 198 TH. 2021