Page 27 - MAJALAH 198

LEGISLASI

UU ASN sebelumnya sama sekali tidak salah satunya sebagai fungsi
dijelaskan alasan dan kriteria mengenai SAYA PIKIR KITA pengawasan terhadap merit sistem
pembagian managemen kepegawaian serta sebagai bentuk mendukung
tersebut. PERLU ADA pelaksanaan reformasi birokrasi.
Untuk itu, harapnya, RUU ini “Sudah jelas disampaikan, bahwa
diharapkan dapat memastikan dan KEBERANIAN tujuan, tupoksi dari KASN ini untuk
menyempurnakan UU ASN dengan WALAUPUN KONSEP mempercepat dan pengawasan dari
melakukan perubahan ketentuan, merit system. Karena tujuan merit
terutama mengenai manajemen AWAL PERUBAHAN system ini terakhirnya bagaimana
rekrutasi dan kesejahteraan PPPK, UNDANG-UNDANG Indonesia hebat,” tambah legislator
Penegasan tentang status pegawai dapil Riau I ini.
yang bekerja di instansi pemerintah AKAN MENGHAPUS Senada, Anggota Komisi II DPR RI
hanya PNS dan PPK untuk menciptakan KASN, TAPI DALAM Heru Sudjatmoko juga mengusulkan
asas keadilan dan kepastian hukum adanya penguatan terhadap KASN.
terhadap ASN. PERKEMBANGANNYA Ia mengungkapkan bahwa konsep
Sebelumny, Akademisi Prof. Dr. awal perubahan UU ASN yang akan
Eko Prasojo dalam RDPU dengan JUSTRU INGIN KASN menghapus KASN perlu diubah
Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, INI DIPERKUAT terlebih dahulu sebelum dibahas
Pemerintahan Indonesia saat ini masih secara mendalam. “Saya pikir kita perlu
berada pada Governance 1.0 yang ada keberanian walaupun konsep
masih berorientasi pada bureaucratic- awal perubahan undang-undang
oriented political model, sedangkan akan menghapus KASN, tapi dalam
perkembangan Public Governance perkembangannya justru ingin KASN ini
di dunia, saat ini sudah memasukai penguatan KASN ini menjadi concern diperkuat,” usulnya.
era Governance 4.0 yang sudah pembahasan yang penting. Selain itu, Heru juga mencontohkan
berorientasi pada teknologi informasi. Anggota Komisi II DPR di beberapa negara maju seperti
“Pada kenyataannya memang RI Arsyadjuliandi Rachman Jepang dan Korea Selatan, yang sudah
terjadi gap yang besar antara revolusi mengungkapkan dukungannya menganut merit sistem tidak hanya
industri 4.0 dengan governance atau terhadap keberadaan KASN yang dalam birokrasi pemerintahan, tetapi
ekosistem yang kita miliki pada saat sebelumnya diwacanakan untuk juga dalam partai politiknya. “Karena
ini. Yang sebenarnya masih berada di dihapus. Menurutnya, perlu ada sebelum itu kami sudah berbicara
governance 1.0. Jadi kita harus loncat ini penguatan kelembagaan terhadap lho, mestinya (KASN) justru diperkuat,
dari 1.0 kepada 4.0,” papar Eko. KASN. “Jadi ini memang perlu kita karena kita yakin dari berbagai
pertegas supaya KASN ini lebih kuat referensi negara-negara yang sudah
DORONG PENGUATAN KOMISI ASN dalam melaksanakan tugasnya. Begitu maju itu mereka ketat menganut merit
Di sisi lain, persoalan mengenai juga tentang regulasi untuk memperkuat system, bukan hanya dalam birokrasi
Komisi Aparatur Sipil Negara KASN ini sendiri. Dan ini juga tercermin pemerintahan lingkungan pegawai
(KASN) juga menjadi sorotan di dalam pengambilan keputusan (oleh negeri, bahkan juga dalam partai
dalam pembahasan RUU KASN) dan juga apa yang dieksekusi politik,” imbuhnya.
ASN ini. Dalam sejumlah rekomendasinya,” ungkapnya. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini
pertemuan dengan Selama itu, ia melihat regulasi yang menilai, sistem meritokrasi tidak dapat
pemerintah, fraksi- mengatur tentang kelembagaan KASN ditawar dan harus secara bertahap
fraksi di Komisi II DPR masih belum diatur dengan jelas. diperkuat dalam praktinya. Oleh sebab
RI berharap adanya Sehingga mempengaruhi kerja-kerja itu KASN sebagai lembaga yang
penguatan terhadap KASN yang belum bisa maksimal. berperan dalam pelaksanaan merit
KASN tersebut. Hal ini “Saya melihat ini regulasinya seperti sistem ini juga perlu diperkuat alih-alih
dikarenakan sistem peraturan pemerintahnya juga masih dihapus. “Oleh karena itu sekali lagi
meritokrasi tidak kurang komisi ASN ini. Makanya kurang (KASN) diperkuat dan sekali lagi saya
dapat terlaksana menggigit kalau saya lihat eksekusinya pikir seiring dengan merit system di
dengan baik pun agak gimana ya separo-separo,” birokrasi pemerintahan, saya berpikir
tanpa adanya ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini. meritokrasi di partai politik. Saya kira
kontrol yang Lebih lanjut, Arsyad juga menilai menjadi keniscayaan kalau kita berpikir
kuat, sehingga penguatan terhadap KASN bertujuan untuk Indonesia maju,” tutupnya. l bia/sf

TH. 2021 EDISI 198 PARLEMENTARIA 27