Page 5 - Sinar Tani Edisi 4017
P. 5

5
                                                                                     Edisi 6 - 12 Desember 2023  |  No. 4017  Tahun LIV
          Era Baru                                                                 wajar,  khususnya    ketika  harga   daging ayam, telur, gula dan minyak


                                                                                   sedang anjlok. Sementara di tingkat
                                                                                                                        goreng.  Namun demikian, bukan
                                                                                   konsumen, pemerintah melakukan
                                                                                                                        diartikan Bulog hanya beras, jagung
          CPP                                                                      penyaluran bantuan pangan beras,     meliputi pengadaan, pengelolaan,
                                                                                   operasi  pasar  Stabilisasi  Pasokan
                                                                                                                        dan kedelai, tapi dapat ditugaskan 11
                                                                                   dan Harga Pangan (SPHP). CPP
                                                                                                                        komoditas pangan lainnya.
                                                                                   juga disalurkan kepada masyarakat
                                                                                                                           “Sesuai amanah Perpres No. 125
                                                                                   yang membutuhkan seperti pada
                                                                                                                        tahun  2022,  penyelenggaraan CPP
                                                                                                                                       penyaluran
                                                                                                                        kemudian
                                                                                                                                                      yang
                                                                                   daging ayam ras, dan telur ayam ras.
                                                                                                                        pelaksanaannya oleh  dua  entitas
                                                                                      “Upaya ini merupakan salah satu
                                                                                   bentuk optimalisasi fungsi CPP yang
                                                                                                                        BUMN tersebut,” ujarnya.
                                                                                   bisa memberikan banyak manfaat
                                                                                                                                                    dalam
                                                                                                                           Rachmi
                                                                                                                                     menegaskan,
                                                                                                                        pelaksanaan  CPP  harus  terintegrasi
                                                                                   khususnya kepada produsen dan
                                                                                                                        dari hulu hingga hilir. NFA tidak
                                                                                   masyarakat yang membutuhkan,”
                                                                                   katanya. Jadi lanjut Rachmi, fungsi
                                                                                                                        bekerja sendiri, tapi bekerja sama
                                                                                   dari CPP sebagai penjaga. Di hulu
                                                                                                                                              kementerian/
                                                                                   mencegah terjadi kerugian di tingkat
                                                                                                                        lembaga. Dibagian hulu dengan
                                                                                                                        Kementerian
                                                                                   produsen, tapi di sisi konsumen
                                                                                                                        Kementerian
                                                                                                                                         Kelautan
                                                                                   mendapatkan pangan dengan harga      dengan      semua Pertanian    dan
                                                                                                                                                       dan
                                                                                   yang wajar.                          Perikanan. Kemudian di hilir dengan
                                                                                                                        Kementerian Sosial dan BKKBN, serta
          Badan Pangan Nasional/National Food Agency                                  bulog dan iD Food                 Kementerian Perdagangan. ”Dalam
                                                                                      Terkait terbitannya Perpres No. 125
          (NFA) terus melakukan penguatan sistem tata                              Tahun 2022, Rachmi  menilai sebagai   menyelenggarakan        cadangan
                                                                                                                        pangan  ini,  kami  juga  bekerja  sama
          kelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk                            era baru penyelenggaraan cadangan    dengan para pihak, termasuk asosiasi
          menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di                           pangan pemerintah. Dengan Perpres    dan pelaku pangan,” katanya.  Rachmi
                                                                                   tersebut, Pemerintah melalui Badan
                                                                                                                                  sisi
                                                                                                                           Dari
                                                                                                                                        regulasi,
          tingkat produsen, pelaku usaha, dan konsumen.                            Pangan  Nasional  menugaskan  dua    mengungkapkan, pada tahun 2023
          Upaya ini dilakukan sesuai amanat Perpres 125                            operator (BUMN) sebagai lembaga      pihaknya    sudah    mengeluarkan
          Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan                              menstabilkan harga pangan yakni,     beberapa Peraturan Kepala Badan
                                                                                   Perum Bulog dan ID Food.
                                                                                                                        Pangan Nasional dan beberapa sudah
          Pangan Pemerintah, khususnya untuk komoditas                                Perum Bulog bertugas menjaga      ada peraturan turunannya berupa
          pangan pokok strategis.                                                  komoditas beras, jagung dan kedelai.   juknis.  Misalnya,  jenis  komoditas
                                                                                                                        dan jumlah CPP-nya. “Jika tahun
                                                                                                ID
                                                                                   Sedangkan
                                                                                                           komoditas
                                                                                                     Food
                                                                                   pangan strategis lainnya seperti     ini baru beras, jagung dan kedelai,
                                                                                                                        maka tahun 2024 kita harapkan
                                                                                                                        sudah semua atau 11 komoditas ada
                                                                                                                        ketentuannya seperti berapa jumlah
                                                                                                                        minimal yang harus dikelola dan
                                                                                                                        berapa ending stock,” ujarnya.
                                                                                                                           Tujuan ketentuan itu menurut
                                                                                                                        Rachmi  adalah  untuk  memastikan
                                                                                                                        bahwa    pemerintah    mempunyai
                                                                                                                        stok pangan yang dapat digerakkan
                                                                                                                        sewaktu-waktu    untuk   intervensi
                                                                                                                        jika terjadi sesuatu. Salah satu
                                                                                                                        manfaat  CPP  adalah  menstabilisasi
                                                                                                                        harga melalui bantuan pangan.
                                                                                                                        ”Kami  juga telah berdiskusi dengan
                                                                                                                        Menko Perekonomian kemungkinan
                                                                                                                        penyaluran CPP juga untuk kondisi
                                                                                                                        darurat,” katanya.
                                                                                                                           Saat   ini  cadangan    pangan
                                                                                                                        pemerintah yang dikelola Bulog
                                                                                                                        dan ID Food hingga 28 November
                                                                                                                        2023 untuk beras sebanyak 1,6 juta
                                                                                                                        ton,  jagung sekitar  21.574  ton  dan
                                                                                                                        akan bertambah dengan datangnya
                                                                                                                        jagung impor sebanyak 250.000
                                                                                                                        ton.   Kemudian    kedelai   hanya
                                                                                                                        sekitar  0,58  ton.    “Filosofi  dasar  CPP
                                                                                                                        adalah bagaimana Indonesia terus
                                                                                                                        memperkuat ketahanan pangan,
                                                                                                                        kemudian      melalui    cadangan
                 irektur   Distribusi   dan                                                                             pangan kita juga dorong diversifikasi
                 Cadangan     Pangan   NFA      Kemudahan Pendanaan untuk Operator                                      pangan,” kata Rachmi. Echa/yul
                 Rachmi    Widiriani  dalam
        Dwebinar Sinar Tani bertajuk
          “Tata  Kelola  Cadangan   Pangan
          Pemerintah: Mau di Bawa Kemana?”                da hal yang menarik        meminjam      sejumlah    dana         Kemudian PMK No. 93 Tahun
          pada Rabu (29/11) menjelaskan, salah            dalam    Perpres   No.     dari perbankan dengan bunga         2023 tentang Pemberian Subsidi
          satu manfaat CPP antara lain untuk              125 Tahun 2022. Apa        komersial   untuk   pengadaan       Bunga  Pinjaman Pengadaan
          menjaga stabilitas harga pangan di  Aitu? Jika sebelumnya                  pangan           (gabah/beras),     CPP.  Dalam PMK tersebut,
          tingkat produsen dan konsumen.          pengadaan CPP oleh Perum           tapi  kemudian    tidak  boleh      pemerintah memberikan subsidi
            “Jadi  bagaimana    pemerintah        Bulog           menggunakan        mengeluarkan.        Akibatnya,     bunga sebesar 4,75%. Jadi bunga
          mengatur agar harga di tingkat          pinjaman perbankan dengan          beras yang disimpan di gudang       yang dibayarkan Bulog dan ID
          petani tidak sampai jatuh, tapi         bunga komersial, maka kini         Bulog turun mutu, sehingga          Food saat meminjam untuk
          di tingkat konsumen juga tidak          Kementerian  Keuangan telah        menyebabkan kerugian negara.        pengadaan CPP hanya sekitar
          melonjak.    Dengan     demikian,       memberikan        kemudahan           “Karena penugasan, pinjaman      2-3%.
          pemerintah berperan di tengah-          dengan subsidi bunga pinjaman      Bulog tersebut harus dibayarkan        Ada   juga  PMK    No.   50
          tengah  untuk  menjaga stabilitas       khusus   untuk   modal   kerja     lagi oleh APBN. Itu terjadi 2 tahun   Tahun  2023   tentang   Tata
          harga. Artinya, bukan berarti harga     pembelian CPP.                     yang lalu,” katanya. Namun,         Cara   Penyediaan,   Pencairan
          tersebut harus sama sepanjang              Direktur   Distribusi  dan      saat ini sudah ada Peraturan        dan       Pertanggungjawaban
          tahun atau bertahun-tahun tidak         Cadangan      Pangan      NFA      Menteri Keuangan (PMK) No. 34       dalam Penyelenggaraan CPP.
          dilakukan perubahan,” tuturnya.         Rachmi Widiriani mengatakan,       tahun 2023 terkait Penjaminan       PMK ini terkait pembayaran
            Di tingkat produsen, pemerintah       selama  ini  Perum  Bulog selalu   Pinjaman      Penyelenggaraan       terhadap penugasan yang telah
          melakukan pembelian hasil panen         menyampaikan     bahwa   telah     CPP.                                pemerintah berikan. Echa/yul
          petani dan peternak dengan harga
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10