Page 82 - E-MODUL_MBS

BAB XVI PENUTUP
Munculnya MBS di Indonesia, baru secara sungguh-sungguh dimulai sejak
tahun 1999/2000, ditandai dengan peluncuran dana bantuan yang disebut
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). Menurut Undang-Undang No.
25 tahun 2000, MBS dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan
kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Perwujudan
School/Community – Based Education ditandai dengan pembentukan Komite
Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sejarah baru pengelolaan
pendidikan di Indonesia melalui MBS menjadikan pengelolaan pendidikan di
Indonesia berpola desentralisasi, otonomi, pengambilan keputusan secara
partisipatif. Berdasarkan alasan diterapkannya manajemen berbasis sekolah
oleh Bank Dunia, terdapat 8 poin alasan, di antaranya yaitu: 1) Alasan ekonomis,
2) Politis, 3) Profesional, 4) Efisiensi administrasi, 5) Finansial, 6) Prestasi siswa,
7) Akuntabilitas, dan 8) Efektivitas sekolah. Adapun beberapa model MBS dari
beberapa negara, yaitu: 1) Model MBS di Hong Kong; 2) Model MBS di Australia;
3) Model MBS di Kanada, 4) Model MBS di Amerika Serikat, 5) Model MBS di
Inggris; 6) Model MBS di Indonesia.
Tujuan penerapan MBS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
secara umum baik menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum,
kualitas sumber daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya,
dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum. Fungsi dalam Manajemen
Berbasis Sekolah dapat dibagi menjadi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, dan kepemimpinan. Dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Pasal 49 Ayat (1), dapat dipaparkan prinsip MBS yang meliputi
kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipatif, efisiensi, dan
akuntabilitas. Terdapat tiga prinsip MBS sebagai bentuk implementasi otonomi
daerah di bidang pendidikan yaitu otonomi sekolah, fleksibilitas, dan partisipasi.
Peran yang dimiliki Komite Sekolah adalah sebagai pertimbangan,
pendukung, pengontrol, dan mediator. Kemudian, peran kepala sekolah memiliki
banyak fungsi, yaitu: sebagai evaluator, manajer, administrator, supervisor,
leader, motivator, dan inovator.
Pengelolaan pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan
oleh guru/ pengajar yang melibatkan peserta didik dalam mengelola
pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Peran guru dalam MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) adalah sebagai rekan
kerja, pengambilan keputusan, dan pengimplementasi program pengajaran. Para
guru bekerja bersama-sama dengan komitmen bersama dan berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan untuk mempromosikan pengajaran efektif dan
mengembangkan sekolah dengan antusias. melalui peran para guru hubungan
personal autentik untuk penanaman nilai-nilai bagi para siswa dapat
berlangsung, untuk itu guru yang profesional dalam kerangka pengembangan
MBS perlu memiliki kompetensi antara lain kompetensi kepribadian (integritas,
moral, etika dan etos kerja), kompetensi akademik (sertifikasi kependidikan,
menguasai bidang tugasnya) dan kompetensi kinerja (terampil dalam
pengelolaan pembelajaran) sedangkan peran administrator sekolah dalam MBS
(Manajemen Berbasis Sekolah) adalah pengembang dan pemimpin dalam

77