Page 25 - E-Modul Pengembangan Pembelajaran PPKn SD_Neat
P. 25

memecahkan  konflik/masalah  sosial-budaya  di  masyarakat,  (3)  membantu
                  peserta  didik  dalam  mengumpulkan  data/informasi  yang  dibutuhkan  untuk
                  mendukung  pengambilan  keputusan  terhadap  konflik/masalah  yang  sedang
                  dibahas. Hal ini bertujuan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peserta
                  didik  terhadap  konflik/masalah  sosial-budaya  yang  sedang  dibahas,  (4)
                  penyajian  laporan  oleh  masing-masing  tim  kerja  dalam  bentuk  diskusi  kelas,
                  dimana guru bertindak sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang aktif-
                  kreatif,  (5)  penyimpulan  hasil  diskusi  kelas  oleh  guru  bersama-sama  siswa
                  secara demokratis.
                         Kelima, tahap resolusi konflik,  yang terdiri dari kegiatan: (1) pada fase ini,
                  peserta  didik  diberikan  kesempatan  yang  leluasa  untuk  menentukan  tindakan
                  atau sikap yang akan dilakukan berkaitan konflik yang ada dan telah dibahas
                  secara bersama-sama di kelas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
                  pemahaman        dan    keterampilan     peserta    didik   terhadap    pemecahan
                  konflik/masalah  sosial-budaya  yang  telah  diputuskan,  (2)  membimbing  dan
                  mengawasi  peserta  didik  dalam  melakukan  merumuskan  atau  mengambil
                  keputusan  terhadap  konflik  yang  telah  di  negosiasikan,  baik  dalam  kelompok
                  maupun secara klasikal. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan melatih
                  keterampilan  serta  ketertanggapan  sosial-budaya  peserta  didik  dalam
                  mengaplikasikan  konsep-konsep  yang  telah  dipelajarinya,  (3)  merumuskan
                  secara definitive keputusan yang diambil berkaitan dengan konflik/masalah yang
                  telah  dibahas,  serta  merumuskan  rekomendasi  kepada  berbagai  fihak  yang
                  dipandang berkopeten menangani dan bertanggungjawab terhadap konflik yang
                  ada di tengah-tengah masyarakat (Lasmawan, 2003; Suastika, 2005).

                  b.  Model Pembelajaran Berbasis Fortofolio

                         Fortopolio  secara  konseptual  dapat  dimaknai  sebagai  kumpulan  hasil
                  karya peserta didik yang telah memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh
                  guru. Hanya hasil karya yang dinilai paling baik, dijadikan sebagai fotofolio oleh
                  peserta  didik.  Menurut  Cole,  Ryan  &  Kick,  (dalam  Surapranata  dan  Hatta,
                  2006:46)  pada  hakekatnya  terdapat  dua  bentuk  fortofolio,  yaitu:  (1)  fortofolio
                  produk, dan (2) fortofolio proses. Kedua bentuk fortofolio ini saling berkaitan satu
                  dengan yang lainnya, dimana ketelitian, keuletan, kerjasama tim dalam proses
                  pembuatan fortofolio akan sangat menentukan hasil atau fortofolio produk. Pada
                  proses  pembuatan  fortofolio  untuk  merumuskan  kebijakan  publik  yang  dapat
                  digunakan secara yuridis dan relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat
                  memerlukan keuletan, ketelitian dan motivasi yang kuat.
                         Bertalian dengan itu,  proses pendampingan dan pengarahan dari guru
                  akan sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja individu dan kerja kelompok
                  peserta didik, yang pada akhirnya mampu menghasilkan karya terbaik peserta
                  didikk https://www.youtube.com/watch?v=uIWXhEkYvsw.
                         Model pembelajaran berbasis fortofolio mampu mendekatkan siswa pada
                  masalah-masalah  aktual  yang  terjadi  pada  masyarakatnya.  Hal  ini  sejalan
                  dengan misi baru pembelajaran PPKn untuk mengembangan keterampilan siswa
                  agar memiliki kemampuan berpikir kritis, peduli dengan masalah sosial empirik
                  yang  terjadi  pada  kehidupan  masyarakatnya,  mampu  memecahkan  masalah
                  secara  demokratis  serta  mampu  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan




                                                           22
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30