Page 5 - E-Modul Pengembangan Pembelajaran PPKn SD_Neat

BAB II
Topik 1. Hakikat PPKn SD

1. Sub Capaian Pembelajaran MK
Setelah mempelajari topik ini mahasiswa mampu:
a. Menemukan hakikat PPKn
b. Menguasai Karakteristik PPKn
c. Menguasai Tujuan PPKn
d. Menguasai Ruang Lingkup PPKn
e. Menemukan Pelaksanaan Pembelajaran PPKn SD

2. Uraian Materi
a. Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran
wajib yang secara formal dibelajarkan dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang
perguruan tinggi. PPKn pada jenjang Sekolah Dasar adalah sebagai program
pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan
melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang
diharapkan menjadi jati diri. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan
dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu
maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang
merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan
kemampuan dasar, berkenaan dengan hubungan antar warga dengan negara
serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang
dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Kehiudpan masyarakat Indonesia
yang beragam dari sisi agama, budaya, etnis, bahasa, dan daerah terformulasi
dalam dasar filosofi Pancasila, dasar yuridis Undang-Undang Dasar 1945,
kondisi sosial empirik (Bhineka Tunggal Ika) sebagai landasan sosiologis
(Sapriya, 2012).
PPKn ini diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak didik
agar menjadi warga negara yang baik (good citizen). Menurut Somantri (2001),
warga negara yang baik adalah warga yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik.
Oleh karena itu, warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan
hak dan kewajibannya, melek politik, melek hukum, memiliki nilai-nilai karakter
yang kuat dan memiliki komitmen untuk membangun bangsa dan negara.
Komitmen ini akan terwujud dalam bentuk sikap dan prilaku yang ditujukkan oleh
warga negara dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Warga
negara yang baik adalah yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak
dan kewajibannya sebagai warga negara. Menurut Winataputra, (2007: 15)
Pendidikan Kewarganegaraan haruslah menjadi pendidikan untuk membangun
jati diri kewarganegaraan dengan pusat perhatian pada tiga strands/garapan
yaitu pengembangan tangung jawab sosial dan moral, pelibatan kemasyarakatan
dan kemelek politikan. Pemikiran ini mengambarkan hakekat Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai media untuk membangun kesadaran warganegara
akan hak dan kewajiban, kesadaran konstitusi, pengamalan demokrasi
Pancasila, partisipasi warga negara dalam membuat dan melaksanakan
kebijakan publik dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk generasi
mendatang.

2