Page 6 - E-Modul Pengembangan Pembelajaran PPKn SD_Neat

Menurut Azra (2005), Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan
yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-
lembaga demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara
serta proses demokrasi. Pada prinsipnya Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan medi strategis untuk penyadaran bagi warga negara tentang
pitrahnya sebagai bagian dari bangsa dan negara. Sebagai komponen utama
untuk menopang eksistensi suatu negara, warga negara mesti memahami
konstitusi yang berlaku di negaranya, sistem pemerintahan, demokrasi serta hak
dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi ini menjadi semakin urgen
tatkala kesadaran nasionalisme kebangsaan semakin meluntur. Pendidikan
Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk
mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis
(Zamroni, 2010). Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, setiap warga negara
diberikan kelelusaan secara demokratis untuk mengkritisi setiap kebijakan publik
yang dibuat oleh Pemerintah, disertakan dalam memberikan alternatif
pemecahan masalah, dilibatkan pada proses implementasi kebijakan dan ikut
mengevaluasi keberhasilan kebijakan publik yang dibuat.
Berdasarkan pada konsepsi tersebut, maka Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan merupakan konfigurasi dari proses internalisasi nilai-nilai
karakter bangsa (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatauan Republik Indonesia
dan Bhineka Tunggal Ika) dalam hati sanubari anak bangsa, sehingga mampu
menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter (Suastika, 2017).
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapakan mampu mem-
persiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan
konsisten untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial,
Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten
terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu
ditingkatkan terus-menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam
tentang Negara Kesatuan Republik Iindonesia. Konstitusi negara Republik
Indonesia perlu diinternalisasi pada seluruh komponen bangsa Indonesia,
khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

b. Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki
karakteristik yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya, karena dibangun
berdasarkan pada berbagai disiplin ilmu. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu yang bersifat synthetik (syanthetic
discipline) atau disiplin ilmu yang terbangun dari berberapa disiplin ilmu
(Somantri, 2001). Beberapa disiplin ilmu yang terfomulasi dalam PPKn
diantaranya adalah ilmu politik, ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu filsafat, ilmu
sosial lainnya serta humaniora. Berdasarkan pada karakteristik ini, banyak ahli
yang mengatakan PPKn sebagai pendidikan politik (politic education), ada juga
yang mengatakan PPKn sebagai pendidikan tentang hukum (law educaton), ada
juga yang mengatakan PPKn sebagai pendidikan nilai (value education), ada
juga yang mengatakan PPKn sebagai pendidikan tentang negara dan ideologi

3