Page 8 - E-Modul Pengembangan Pembelajaran PPKn SD_Neat
P. 8

karakteristik  warga  negara  yang  baik.  Menurut  Mulyasa  (2007),  tujuan  mata
                  pelajaran PPKn adalah untuk menjadikan siswa agar:

                    1) Mampu  berpikir  secara  kritis,  rasional,  dan  kreatif  dalam  menanggapi
                       persoalan hidup maupun isu kewarganegaraandi negaranya.
                    2) Mampu  berpartisipasi  dalam  segala  bidang  kegiatan,  secara  aktif  dan
                       bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua
                       kegiatan.
                    3) Bisa  berkembang  secara  positif  dan  demokratis,  sehingga  mampu  hidup
                       bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu
                       memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini akan
                       mudah tercapai jika pendidikan nilai dan norma tetap ditanamkan pada siswa
                       sejak usia dini karena jika siswa sudah memiliki nilai norma yang baik, maka
                       tujuan untuk mencapai warga negara yang baik akan mudah terwujudkan.
                         Selaian  menurut  para  pakar,  tujuan  PPKn  juga  dapat  dilihat  dalam
                  Permendikbud  21  Tahun  2016  tentang  Standar  Isi  Pendidikan  Dasar  dan
                  Menengah,  Kurikulum  2013  sesuai Permendikbud  No.  21  tentang  Standar  Isi
                  Pendidikan Dasar dan Menengah.
                         Dapat  dismpulkan  tujuan  PPKn  di  Sekolah  Dasar  adalah  untuk
                  mengembangkan  keterampilan  dasar  dalam  mengimplementasikan  nilai-nilai
                  Pancasila, nilai-nilai keberagaman, mempertahankan Negara Kesatuan Republik
                  Indonesia berdasarkan pada konstitusi yang berlaku (Suastika, 2017). Melalui
                  PPKn  diharapkan  peserta  didik  memiliki  dasar-dasar  nilai  yang  Pancasilais,
                  sehingga dapat menjadikan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang
                  tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki rasa kebangsaan dan
                  cinta tanah air, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan
                  demikian,  diharapkan  kelak  bangsa  Indonesia  dapat  menjadi  bangsa  yang
                  terampil dan cerdas, serta berkarakter sehingga mampu mengisi revolusi industri
                  4.0.  Karena  hanya  bangsa  yang  memiliki  karakter  dan  jatidiri  yang  mampu
                  mengisi dan menjadi pemain dalam percaturan revolusi industri 4.0. Sedangkan
                  bangsa yang kehilangan karakter dan jatidirinya di tengah-tengah arus revolusi
                  industri 4.0 akan menjadi “mainan” negara lainnya (Suastika, 2017).

                  d.  Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

                         Sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi,
                  ruang  lingkup  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  meliputi  aspek-
                  aspek  sebagai  berikut:  (1)  Persatuan  dan  Kesatuan  bangsa,  meliputi:  Hidup
                  rukun  dalam  perbedaan,  Cinta  lingkungan,  Kebanggaan  sebagai  bangsa
                  Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
                  Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan
                  Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan, (2) Norma, hukum dan
                  peraturan,  meliputi:  Tertib  dalam  kehidupan  keluarga,  Tata  tertib  di  sekolah,
                  Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma
                  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  Sistim  hukum  dan  peradilan
                  nasional, Hukum dan peradilan internasional, (3) Hak asasi manusia meliputi:
                  Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen
                  nasional  dan  internasional  HAM,  Pemajuan,  penghormatan  dan  perlindungan




                                                            5
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13