Page 69 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

64 | Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik

perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan. Contohnya, setiap pegawai
negeri yang akan menduduki eselon I harus telah menempuh
pendidikan SESPANAS, setiap pegawai negeri sipil yang akan
menduduki jabatan struktural, maka ia terlebih dahulu mengikuti
pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dipersyaratkan oleh jabatan itu.
Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu kebijakan organisasi
untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya
manusia organisasi guna menghadapi tantangan masa depan. Hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan oleh Walker (1992), bahwa
pendidikan disediakan oleh organisasi untuk memperlengkapi pegawai
mengembangkan kapasitasnya untuk mengantisipasi atau menghadapi
masa yang akan datang. Sedangkan pelatihan disediakan oleh
organisasi untuk membantu pegawai mendapatkan keterampilan yang
diperlukan bagi peningkatan kinerja organisasi.
Jadi, pelatihan diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah
yang sifatnya teknis, sedangkan pendidikan diperlukan untuk
menambah kemampuan wawasan pegawai untuk memecahkan
masalah-masalah organisasi secara keseluruhan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan dan pelatihan
memerlukan investasi yang sangat besar, namun tetap diperlukan agar
organisasi dapat “survive” dalam menghadapi gelombang perubahan
yang tidak menentu. Oleh karena itu, organisasi harus selektif memilih
pegawai yang akan diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan.
Hal lain yang diperhatikan dalam rangkaian pendidikan dan
pelatihan adalah penggunaan (utilization) dari pegawai yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan. Contohnya, suatu organisasi telah
banyak mengeluarkan dana untuk membiayai pendidikan dan
pelatihan karyawannya, akan tetapi selesai mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan tidak diberdayakan
secara optimal juga para pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan kinerjanya sama dengan sebelum mengikuti pendidikan dan
pelatihan. Hal ini terjadi karena dibatasi struktur di dalam organisasi.
Artinya pimpinan organisasi tidak memberikan kewenangan untuk
mengembangkan kemampuannya di dalam organisasi. Contohnya,
banyak rencana kegiatan yang telah dibuat oleh para pegawai yang
telah mengikuti diklat tetapi ditolak oleh pimpinan organisasi.
Jadi perlu diciptakan suatu kondisi yang kondusif yang
memungkinkan para pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan untuk mengembangkan kreativitasnya. Sehingga tidak
menimbulkan frustasi dan tercetus ungkapan “don’t train me, train my
boss attitude” (Kiggundu, 1989).