Page 17 - Sinar Tani Edisi 4108
P. 17
Pangan E-paper Edisi 29 Oktober - 4 November 2025 | No. 4108 Tahun LVI 17
Pemerintah Bentuk Satgas
Pengendali Harga Beras
Pemerintah membentuk
Satgas Pengendalian
Harga Beras yang
melibatkan lintas
Kementerian dan
Lembaga. Pembentukan
tersebut me-
lalui Keputusan Kepala
Badan Pangan Nasional
No.375 Tahun 2025
tentang Satuan Tugas
Pengen dalian Harga
Beras Tahun 2025, telah
dibentuk Satuan Tugas
(Satgas) Pengendalian
Harga Beras.
B elum sebulan, menjadi patuh bagi pedagang yang menjual mengalami kenaikan harga beras. di enam provinsi utama seperti
sejak
Deputi Bapanas I Gusti Ketut Astawa
Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI
sesuai HET. Ketiga, pemberian surat
dilantik
menegaskan, pemerintah bersama
Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan,
Kepala Bapanas pada
teguran tertulis bagi yang menjual di
dan Nusa Tenggara Timur. BULOG
Satgas Pengendali Harga Beras akan
atas HET, dengan waktu penyesuaian
9 Oktober lalu, , Andi
Sulaiman
distribusi beras SPHP di daerah yang
lapangan.
langsung
rekomendasi pencabutan izin usaha
pedagang
yang
terpantau naik.
“Setiap
kebijakan Amran mengambil maksimal 1 minggu. Keempat, terus memantau harga beras di terus melakukan operasi pasar dan
jika teguran tidak diindahkan.
membentuk
Satgas
Pengendalian Harga Beras. Satgas Pelaksanaan pengawasan kedapatan menjual beras di atas HET “Kami juga berkoordinasi erat
tersebut memiliki tanggung jawab dilakukan terhadap 38 provinsi di akan diberi peringatan dan waktu dengan pemerintah daerah dan
terhadap pelaksanaan pengawasan seluruh Indonesia, dengan fokus satu minggu untuk menyesuaikan Satgas Pangan untuk memastikan
dan pengen dalian harga dan mutu utama pada 59 kabupaten/kota yang harga. Jika tetap melanggar, sanksi masyarakat mendapatkan beras
beras, serta mengkoordinasikan sempat mengalami kenaikan harga tegas akan diberikan,” ujarnya. berkualitas dengan harga terjangkau
pelaksanaan pengawasan dan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain menegakkan aturan sesuai HET,” lanjut Rizal.
pengen dalian harga dan mutu beras. Saat ini Tim Satgas Pengendalian harga, Ketut juga mendorong Penyaluran beras SPHP
Struktur keanggotaan Satgas Harga Beras yang telah meninjau pelaku usaha memperluas distribusi dilakukan sesuai zonasi HET
Pengendalian Harga Beras terdiri lapangan dilaporkan telah adanya beras medium agar lebih mudah yang ditetapkan Bapanas: Zona 1:
dari berbagai unsur Kementerian penurunan harga beras di berbagai dijangkau masyarakat. “Pasar Rp12.500/kg (Jawa, Bali, Lampung,
dan Lembaga, yaitu Kementerian Kabupaten/ Kota maupun daerah. beras medium saat ini terbuka Sumsel, NTB, Sulawesi), Zona
Koordinator Bidang Pangan, Kemen- lebar. Kami mengimbau pelaku 2: Rp13.100/kg (Sumatera selain
terian Dalam Negeri, Kemen- Harga Beras Turun usaha menyalurkan berasnya ke Lampung dan Sumsel, Kalimantan,
terian Pertanian, Kementerian Per- Tinjauan dilakukan dengan ritel modern, pasar tradisional, dan NTT) dan Zona 3: Rp13.500/kg
dagangan, Badan Pangan Nasional, melakukan pengawasan di 132 titik pengecer lainnya,” tambahnya. (Maluku dan Papua).
Satgas Pangan POLRI, Perum lokasi pada 90 kabupaten/kota di Sementara itu, Direktur Utama Mokhamad Suyamto, Direktur
BULOG. 20 provinsi. Hasil pantauan beras Perum BULOG, Ahmad Rizal Operasional dan Pelayanan Publik
Anggota Satgas juga berasal medium di 13 Propinsi menunjukkan Ramdhani mengatakan, pihaknya Perum BULOG juga memastikan
dari pemerintah daerah melalui 41 Kota Kabupaten dengan kategori terus berkoordinasi dengan bahwa kualitas beras SPHP
dinas yang menangani urusan harga beras masih di bawah HET. Pemerintah Daerah dan Satgas selalu dalam kondisi baik. Proses
pangan, perdagangan, pertanian, Sedangkan hasil pantauan beras Pangan untuk mengarahkan stok penyimpanan dilakukan dengan
dan perizinan. Pelaksanaan Satgas premium di 13 Provinsi, sudah SPHP ke titik-titik rawan disparitas sistem rotasi stok dan reprocessing
di daerah dikoordinasikan Satgas terdapat 36 Kota/Kabupaten dengan harga. BULOG juga siap memperluas guna menjaga mutu. “Setiap
Pangan POLRI, dengan dukungan kategori harga beras masih di bawah intervensi di wilayah 3TP agar seluruh butir beras SPHP yang sampai ke
penuh dari kementerian dan HET. masyarakat memiliki akses terhadap tangan masyarakat sudah melalui
lembaga terkait. Daerah-daerah dengan kenaikan beras dengan harga terjangkau. pengecekan kualitas secara rutin.
Langkah ini merupakan tindak harga tipis di atas HET kini menjadi “SPHP bukan sekadar program Kami juga terus memperbaiki sistem
lanjut atas arahan langsung Presiden prioritas intervensi dengan penyaluran beras murah, tetapi logistik agar rantai pasok lebih
Prabowo Subianto, untuk menjaga distribusi stok tambahan BULOG bentuk nyata kehadiran negara efisien,” katanya.
agar harga beras nasional tetap serta pengawasan intensif lintas dalam melindungi masyarakat dari Kehadiran beras SPHP
sesuai ketentuan HET sebagaimana sektor. Pada Minggu III Oktober gejolak harga pangan,” tutup Rizal menurutnya, terbukti menjadi salah
diatur dalam Keputusan Kepala 2025 sesuai hasil perhitungan IPH Ramdhani. satu faktor kunci dalam menahan
Bapanas No. 299 Tahun 2025. Satgas (Indeks Perkembangan Harga) Sebagai bagian dari Satgas, laju inflasi bahan pangan. Program
Pengendalian Harga Beras menerap- oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Perum BULOG menjalankan peran ini berkontribusi nyata terhadap
kan mekanisme peng awasan dan menunjukkan, meskipun terdapat strategis dalam intervensi pasar stabilisasi harga beras di pasar,
evaluasi menyeluruh terhadap rantai 62 kota kabupaten yang mengalami melalui program Stabilisasi Pasokan terutama di tengah fluktuasi pasokan
pasok dan distribusi beras. kenaikan harga beras, namun juga dan Harga Pangan (SPHP). BULOG dan permintaan.
Langkah operasional dilakukan diimbangi dengan penurunan harga memastikan stok beras tersedia di “Dengan harga jual di bawah atau
secara terstruktur dan transparan. beras di 197 Kota Kabupaten. titik-titik yang mengalami disparitas setara dengan Harga Eceran Tertinggi
Pertama, identifikasi usaha dan Hal ini menunjukkan bahwa jumlah harga dan mendistribusikannya (HET) beras medium, SPHP menjadi
pemeriksaan harga di tingkat kota kabupaten yang mengalami secara cepat dan merata. instrumen efektif pemerintah dalam
produsen, distributor, grosir, dan ritel penurunan harga beras lebih banyak Intervensi dilakukan di wilayah menjaga daya beli masyarakat tanpa
modern. Kedua, pemberian tanda dibandingkan kota kabupaten yang dengan harga di atas HET, terutama mengorbankan mutu,” katanya. Yul
