Page 12 - Sinar Tani Edisi 4108

12 Edisi 29 Oktober - 4 November 2025 | No. 4108 Tahun LVI KEBUN

Sawit, Emas Hijau yang Penuh Duri

Bagi Indonesia,
komoditas kelapa sawit
selama ini menjadi
salah satu penyokong
devisa negara yang
sangat besar, bahkan
ibarat emas hijau.
Sayangnya, dalam tata
kelola perkebunan sawit,
ternyata banyak durinya.

ondisi tersebut yang
kemudian melatar bela-
kangi, Yeka Hendra
Fatika, anggota
Ombudsman RI untuk
Kmengungkap sisi menimbulkan kerugian tersendiri. Tata kelola industri sawit diampu
lain pengelolaan sawit dari sisi Diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun banyak kementerian dan lembaga,
pelayanan publik dalam buku: per tahun,” katanya. namun belum terintegrasi secara
”Sawit, Antara Emas Hijau dan Duri Ketiga, lanjut Najih, aspek tata kelembagaan dan regulatif. Potensi
Pengelolaan” niaga. Masih terdapat dualisme mal administrasi yang ditemukan
“Buku ini bukan ingin izin pabrik kelapa sawit antara antara lain pengabaian kewajiban
menempat kan saya sebagai ahli Kementerian Pertanian dan Kemen- hukum dan tidak diberikannya
sawit. Tapi karena posisi saya terian Perindustrian. Keadaan ini layanan publik secara optimal.
sebagai pengawas pelayanan menimbulkan perbedaan harga TBS, Total potensi kerugian ekonomi
publik agar tidak terjadi persaingan tidak sehat, serta ketidak- akibat mal administrasi di sektor
maladministrasi. Buku ini melalui pastian rantai pasok dari pabrik kelapa sawit diperkirakan mencapai Rp
proses panjang dari kajian sistemik sawit itu sendiri. 279,1 triliun per tahun. “Temuan-
dan membentuk tim khusus Selain itu, pungutan ekspor temuan itu menunjukkan, melalui
untuk mengelola kajian sistemik,” CPO dan POE yang tidak seimbang buku ini Ombudsmen berupaya
kata Yeka saat peluncuran buku di membuka cela manipulasi laporan menghadirkan gambaran yang
Gedung Ombuds man di Jakarta, ekspor dengan potensi kerugian komprehensif tentang akar
Kamis (23/10). mencapai kurang lebih Rp 11,5 triliun masalah dan solusi perbaikan
Menurut Yeka, buku ini per tahun. sistemik di sektor kelapa sawit,”
sebetulnya ingin bicara posisi bawah isu lingkungan dan kesejahteraan Keempat, aspek kelembagaan. katanya. Yul
posisi Indonesia dalam industri sawit masyarakat sekitar perkebunan itu
sebenarnya telah menjadi pemimpin sendiri.
dunia. Namun Indonesia belum Rekomendasikan
menjadi yang terbaik di dunia. Potensi Maladministrasi
Setidaknya ada empat masalah Dari kajian sistemik Ombudsmen Badan Sawit Nasional
besar yang perlu diperbaiki telah menemukan potensi mal-
dalam industri sawit dalam negeri administrasi masih sangat tinggi ari hasil kajian Ombuds- akan melakukan kajian lebih
yakni legalitas, perijinan usaha dalam layanan publik di sektor sawit man mere komen- lanjut usulan adanya Badan
perkebunan, tata niaga sawit dan ini. Pertama, aspek lahan. Kajian dasikan pembentukan Sawit Nasional. Apalagi badan ini
kelembagaan. Menurut Yeka, aspek ini menunjukkan bahwa masih Badan Sawit Nasional. nanti diharapkan bisa mengatasi
kelembagaan menjadi simpul yang terdapat tumpang tindih antara DLembaga ini nantinya persoalan mendasar persawitan di
paling menentukan. Selama ini tata izin perkebunan sawit dan kawasan dalam bentuk Badan Layanan Indonesia.
kelola sawit tersebar diberbagai hutan seluas kurang lebih 3,22 juta ha Umum (BLU) di bawah Presiden “Bappenas harus merencana-
kementerian dan kelembagaan. dan melibatkan kurang lebih 3.200 langsung. “Melihat tan tangan yang kan. Nah, basis perencanaan
Dari mulai Kementerian Pertanian, subjek hukum. menggunung Badan Sawit Nasional macam-macam. Ada basis dari
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dari jumlah itu baru sekitar 6% menjadi jawaban yang tidak bisa daerah, ada basis hasil kajian
ATR/BPN, Perdagangan, Perindus- yang terselesaikan secara hukum. lagi dan menjadi otoritas tunggal,” seperti Ombudsman ini yang
trian, ESDM, Keuangan dan Kemenko Ketidakpastian ini berakibat pada kata Anggota Ombudsman RI, Yeka mengamanatkan berdirinya Badan
Perekonomian. penundaan layanan hak atas tanah Hendra Fatika. Sawit Nasional,” katanya.
”Masing-masing mempunyai dan potensi kerugian mencapai Dengan adanya Badan Sawit Menurut Rachmat, Badan Sawit
data dan regulasi sendiri yang kerap kurang lebih Rp76,8 triliun per tahun Nasional, Yeka berharap Presiden Nasional ini akan mengelola satu
saling tumpeng tindih. Kondisi akibat penyusutan produktivitas nantinya dapat mengintegrasikan data sawit. Sebagai negara produsen
ini melahirkan maladministrasi lahan. peran dari 15 Kementerian/Lem- sawit terbesar di dunia, Indonesia
struktural, kebijakan tidak sinkron Kedua, aspek perizinan. Data baga dan 23 pemerintah provinsi memang harus mempunyai data
dan implementasi di lapangan mem- menunjukkan bahwa baru 1,54% dan ratusan kabupaten kota. tunggal sawit nasional. Dengan
bingungkan pelaku usaha,” tuturnya. dari 2,3 juta perkebun sawit rakyat “Paling penting badan ini tidak data tunggal yang dikelola Badan
Sementara itu, Ketua Ombuds- yang memiliki STDB dan hanya hanya menyatukan kebijakan, Sawit Nasional nantinya tidak ada
man, Muhammad Najih mengata- 0,86% lahan sawit rakyat yang telah tetapi juga meningkatkan peran lagi masalah tumpang tindih lahan
kan, di balik kontribusi besarnya tersertifikasi ISPO. Lemahnya SDM di strategis Satgas Penyelenggarakan dan konflik di perkebunan sawit.
sawit tersebut, tata kelola industri daerah, tumpang tindih lahan, serta Penguasaan Tanah dalam kawasan “Dengan ada data tunggal sawit
sawit masih menghadapi berbagai sistem sertifikasi yang belum efektif hutan,” tuturnya. nasional, konflik ini bisa diredakan.
tantangan mulai dari aspek menjadi faktor utama. Sementara itu, Menteri Peren- Dengan ada data tunggal sawit
tumpang tindih, perizinan, konflik ”Potensi kerugian akibatnya canaan Pembangunan Nasional/ nasional, dispute kita dengan Uni
lahan, lemahnya kemitraan antar rendah nya produktivitas dan peng- Kepala Bappanas, Prof. Rachmat Eropa dan negara-negara lain bisa
perusahaan dan petani hingga gunaan bibit nonstandar juga Pambudy mengatakan, pihaknya diselesaikan,” tuturnya. Yul