Page 8 - Sinar Tani Edisi 4108
P. 8
HET manfaat yang terdiri dari petani dan PT. Pupuk Indonesia, Rahmad
8
Edisi 29 Oktober - 4 November 2025 | No. 4108 Tahun LVI
Hemat Anggaran
Sementara itu, Direktur Utama
keluarganya di seluruh Indonesia,”
ujarnya.
Pribadi dalam siaran pers di Jakarta,
Kementerian
Pertanian
kata
Rabu (22/10) mengatakan, dengan
Amran, bersama PT Pupuk Indonesia
berpotensi
pabrik
revitalisasi
Holding Company (PIHC) bergerak
menambahkan
cepat
volume
pupuk
mengeksekusi
perintah
melalui
pembenahan
kelola
tata
bertahap sampai dengan 2029. Dari
menyeluruh
bersubsidi. Mulai dari deregulasi
hasil revitalisasi dan efisiensi tata
Pupuk Subsidi Presiden penyederhanaan pupuk bersubsidi 700.000 ton secara
kelola pupuk bersubsidi, negara
distribusi langsung dari pabrik ke
petani,
proses
juga berpotensi menghemat Rp10
penyaluran,
hingga
triliun.
pengetatan
Turun pupuk karena pupuk adalah darah Indonesia juga berencana
Selain
pengawasan dari hulu ke hilir.
revitalisasi,
Pupuk
sektor
“Kita
merevitalisasi
membangun 7 unit pabrik yang
diharapkan akan selesai 5 unit
pertanian. Tanpa pupuk kita tidak
paling lambat tahun 2029. Ketujuh
bisa berproduksi. Ini langkah cepat
pabrik baru nantinya berpotensi
pemerintah untuk menolong petani,
pangan,
produksi
meningkatkan
26%. Bahkan menambah potensi
dan memastikan tidak ada lagi
kelangkaan pupuk di lapangan,” akan menurunkan biaya produksi
keuntungan PT Pupuk Indonesia
lanjutnya. hingga Rp2,5 triliun pada tahun
Pemerintah secara sak (turun Rp23.000/sak). Sedangkan Pemerintah juga melakukan 2026 dengan estimasi total
resmi menurunkan NPK kakao dari Rp3.300/kg menjadi penegakan hukum yang tegas keuntungan Rp7,5 triliun. Rahmad,
terhadap penyalahgunaan pupuk
kata
Pemerintah
Rp2.640/kg atau dari Rp165.000/sak
harga eceran menjadi Rp132.000/sak. bersubsidi oleh pihak manapun, juga telah melakukan deregulasi
Sementara pupuk ZA dari Rp1.700
tertinggi (HET) pupuk /kg menjadi Rp1.360/kg (khusus termasuk korporasi besar yang atau menyederhanakan distribusi
menggunakan pupuk subsidi secara
pabrik
bersubsidi
pupuk
dari
subsidi hingga 20 tebu) atau dari Rp85.000 /sak tidak sah. Bagi pelaku yang terbukti langsung ke petani. Sebagai tindak
persen, berlaku mulai menjadi Rp68.000/sak (khusus tebu). melanggar, akan dikenakan sanksi lanjut, Pupuk Indonesia juga akan
ketat
pencabutan izin usaha serta proses
pengawasan
melakukan
Adapun pupuk organik dari Rp800/
22 Oktober 2025. kg menjadi Rp640/kg atau dari hukum pidana sesuai Undang- pupuk bersubsidi dari pengadaan
Meski harga turun, Rp32.000/sak menjadi Rp25.600/sak. Undang No. 7 Tahun 2014 tentang bahan baku, pengolahan, distribusi,
sampai penjualan ke penerima di
ancaman
Perdagangan,
dengan
karena
sejarah,
yang
“Ini
pemerintah tidak terjadi sebelumnya puluhan tahun hukuman maksimal lima tahun titik serah.
lagi mengeluarkan adalah tiap tahun naik atau tiap penjara dan denda hingga lima miliar Bahkan pemerintah
menindak
tambahan anggaran dua tahun. Sekarang turun, karena rupiah. juga membuka berkomitem pelanggaran-
tegas
Pemerintah
terhadap
yang
efisiensi
hasil
merupakan
subsidi dari APBN, gagasan besar Presiden kontak pengaduan permasalahan pelanggaran dalam pengadaan,
melainkan melalui Republik Indonesia,” kata Menteri pupuk subsidi. Ada dua nomor kontak distribusi, dan penjualan pupuk
seluruh
bersubsidi
yang pemerintah sediakan. Pertama,
Indonesia
Pertanian, Andi Amran Sulaiman
efisiensi industri dan saat Apel Siaga 1 Tahun Kinerja kontak pengaduan pupuk dengan termasuk mafia dan koruptor. Bagi
perbaikan tata kelola Pembangunan Pertanian Presiden nomor 0823 1110 9690. Kedua, hotline korporasi yang menggunakan
pupuk bersubsidi akan dikenakan
KPPP Pusat kontak pengaduan
Prabowo dengan Penyuluh Pertanian
distribusi pupuk di Jakarta, Rabu (22/10). pupuk di nomor 0812 1533 5574. sanksi. Diantaranya, ancaman
“Saudaraku,
sahabatku,
kalau
nasional. ini merupakan pelaksanaan langsung ada yang coba-coba menaikkan dari pencabutan izin, proses hukum
Amran menyampaikan, kebijakan
pidana sesuai UU No. 7 tahun 2014
dari arahan Presiden Prabowo harga yang ditetapkan pemerintah, tentang perdagangan (maksimal 5
enurunan harga ini Subianto untuk memastikan tolong dihubungi kontak tahun, denda maksimal Rp 5 miliar).
sesuai Keputusan ketersediaan pupuk dengan harga pengaduan pupuk. Jadi hubungi Dalam tata kelola pupuk
Menteri Pertanian yang lebih terjangkau bagi petani. “Ini ini kontak pengaduan pupuk itu subsidi yang baru tersebut,
Nomor 1117/Kpts./ adalah terobosan Bapak Presiden, pasti langsung ditindaklanjuti,” kata Pupuk Indonesia akan melakukan
SR. 310 /M/ 10 /2 0 25 tonggak sejarah revitalisasi sektor Amran. perubahan pola pembayaran
Ptanggal 22 Oktober 2025 pupuk,” katanya. Kepada distributor dan pengecer pupuk bersubsidi. Jika sebelumnya
tentang Perubahan atas Keputusan Sesuai instruksi Presiden pupuk subsidi di seluruh Indonesia, dibayarkan setelah penyaluran,
Menteri Pertanian Nomor 800/ Prabowo, Amran mengatakan, Mentan juga mengimbau untuk tidak ke depan menjadi sebagian
KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang pupuk harus sampai ke petani menaikkan harga pupuk subsidi. Jika dibayarkan di awal tahun agar
Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan dengan harga terjangkau. Tidak ada yang bermain-main lagi dengan dapat digunakan untuk belanja
Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor boleh ada keterlambatan, tidak boleh harga pupuk subsidi, pemerintah kebutuhan bahan baku.
Pertanian Tahun Anggaran 2025. ada kebocoran. Karena itu, pihaknya akan mencabut ijinya. “Tidak ada Kebijakan ini bukan hanya
Untuk Pupuk Urea dari Rp2.250/ langsung menindaklanjuti dengan ruang lagi untuk mempermainkan soal harga pupuk, tetapi tentang
kg menjadi Rp1.800/kg (turun langkah konkret yakni merevitalisasi petani Indonesia. Tidak ada ruang keberpihakan negara kepada
Rp450/kg) atau dari Rp112.500/ industri, memangkas rantai distribusi, lagi mafia atau korupsi di sektor petani. Melalui langkah besar ini,
sak menjadi Rp90.000/sak (turun dan menurunkan harga 20 persen pertanian. Ini adalah kepentingan pemerintah memastikan pupuk
Rp22.500/sak). Kemudian, NPK tanpa menambah subsidi APBN. hajat hidup orang banyak. Kita harus tersedia, terjangkau, dan tepat
dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/ “Dengan kebijakan ini akan langsung berjuang bersama,” tegasnya. sasaran sebagai bagian dari
kg (turun Rp460/kg) atau dari dirasakan lebih dari 155 juta penerima komitmen mewujudkan kedaulatan
Rp115.000/sak menjadi Rp92.000/ pangan nasional. Ditjen PSP
