Page 64 - PDF Compressor
P. 64

menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar,
                     suara dan gambar, serta data  dan grafik maupun dalam bentuk lainnya
                     dengan  menggunakan  media  cetak,  media  elektronik,  dan  segala  jenis
                     saluran yang tersedia. Dalam konteks ini, pers memiliki posisi strategis
                     dalam  megendalikan  informasi.  Posisi  ini  menjadi  urgen  tatkala
                     globalisasi  informasi  sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  bangsa
                     Indonesia. Terlebih, Indonesia sudah berkomitmen untuk membuka diri
                     melalui  prinsip  transparansi  dengan  dikeluarkannya  undang-undang
                     tentang keterbukaan informasi; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.
                            Ditinjau  dari  sistem,  pers  merupakan  sistem  terbuka  yang
                     probabilistik.  Terbuka  artinya  bahwa  pers  tidak  bebas  dari  pengaruh
                     lingkungan;  tetapi  di  lain  pihak,  pers  pun    mempengaruhi  lingkungan
                     probabilistik,  berarti  hasilnya  tidak  dapat  diduga  secara  pasti.  Situasi
                     seperti  itu  berbeda  dengan  sistem  tertutup  yang  deterministik.  Dalam
                     buku  Four  Theories  of  the  Press,  Fres  S.  Siebert,  Theodore  Peterson  dan
                     Wilbur  Schramm  mengkategorikan  Pers  dalam  beberapa  sistem  politik.
                     Sistem  pers  yang  berlaku  dalam  suatu  negara  tidak  dapat  dilepaskan
                     hubungannya  dengan  struktur  sosial  dan  struktur  politik  dari  suatu
                     masyarakat atau negara, maka dari dimensi sejarah perkembangna pers,
                     dikenal empat kategori tentang pers yang masing-masing mencerminkan
                     keadaan masyarakat dan dasar pemikiran yang hidup dalam masyarakat.
                            1.  Pers Otoriter (Authoritarian)
                            Pers Otoriter lahir pada abad kelima belas sampai keenam belas
                     pada masa bentuk pemerintahan bersifat otoriter (kerajaan absolut). Oleh
                     karena  keberadaan  pers  sepenuhnya  dimaksudkan  untuk  menunjang
                     kerajaan, maka pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan
                     media massa. Akibatnya sistem pers yang berlaku sepenuhnya berada di
                     bawah  pengawasan  pemerintah,  kebebasan  pers  yang  ada  sangat
                     tergantung  kepada  kekuasaan  raja  yang  mempunyai  kekuasaan  yang
                     mutlak.
                            2.  Pers Liberal (Libertarian)
                            Sistem  pers  liberal  berkembang  pada  abad  ketujuh  belas  dan
                     kedelapan  belas  sebagai  akibat  timbulnya  Revolusi  Industri.  Menurut
                     sistem  ini,  pada  dasarnya  manusia  mempunyai  hak-hak  yang
                     diperolehnya secara alamiah. Sistem ini beranggapan bahwa apabila ada
                     control  dari  pemerintah,  maka  potensi  manusia  untuk  mengejar
                     kebenaran  tidak  akan  berkembang  karena  hal  tersebut  hanya  akan
                     terwujud dalam iklim kebebasan menyatakan pendapat.
                            Libertarian  beranggapan  bahwa  pers  harus  memiliki  kebebasan
                     yang  seluas-luasnya  untuk  membantu  manusia  dalam  upayanya
                     menemukan  kebenaran.  Untuk  memperoleh  kebenaran,  manusia
                                                        62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69