Page 91 - PDF Compressor

menikmati kebebasan pers sesuai hak asasi manusia (pasal 5), tidak perlu
SIT (Surat Ijin Terbit:pasal 8), dan mendirikan kantor berita (pasal 9).
Pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 secara substansial tidak
banyak perubahan karena undang-undang ini pun berbicara tentang
Panambahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966. Yang ditambah dari
undang-undang ini adalah pada Bab X Penutup ditambah ayat baru yang
berbunyi: Dengan berlakunya undang-undang ini, maka tidak berlaku
ketentuan-ketentuan lain dalam Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963
tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat
menggangu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin-buletin,
surat kabar-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan berkala.
Oleh karena itu, hak dan kewajiban pers nasional dalam Undang-Undang
No. 11 Tahun 1966, kendati keluar Undang-Undang No. 4 Tahun 1967
tidak mengalami perubahan.
Setelah dua undang-undang tersebut, lahir kembali Undang-
Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Kelahiran
undang-undang ini atas dasar Ketetapan MPR No. lV/MPR/1978 Bab IV D
angka 4 huruf f yang memerintahkan peninjauan kembali Undang-
Undang No. 11 Tahun 1966. Hal itu dilakukan untuk dapat menjamin
pertumbuhan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab
serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan perjuangan masyarakat.
Hal-hal yang pokok berkait dengan perubahan ini, di antaranya: adanya
istilah-istilah yang tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan
masyarakat; adanya pasal peralihan; dan adanya keharusan untuk
menjawab tantangan hari depan karena makin pesatnya perkembangan
teknologi, khususnya teknologi informasi.
Perubahan istilah yang berkait dengan hak dan kewajiban pers
nasional, di antaranya pada Pasal 1 dengan berubah alat revolusi menjadi
alat perjuangan nasional; alat penggerak massa menjadi alat penggerak
pembangunan bangsa; dan pengawal revolusi menjadi pengawas ideologi
Pancasila.
Kemudian, kewajiban pers pun mengalami perbaikan, pada Pasal
2 disebutkan, Pers Nasional berkewajiban :
a. Melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana
termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 dengan P4;
b. Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat
berlandaskan Demokrasi Pancasila;
c. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar
kebebasan pers yang bertanggung jawab;
d. Menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa,
89