Page 92 - PDF Compressor

memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal
rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, membantu
meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta
menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan;
e. Memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di
bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan
nasional dan percaya pada kekuatan diri sendiri dalam
menjalin kerjasama regional, antar regional dan internasional,
khususnya di bidang pers.
Kewajiban lainnya yang tersurat dalam Undang-Undang No. 21
Tahun 1982 di antaranya bahwa setiap penerbitan pers yang
diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Ijin Usaha
Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan pemerintah. Ketentuan ini
mewajibkan kepada semua penerbitaan pers untuk menempuh
perubahan kepada pemerintah untuk mendapatkan SIUPP. Pers nasional
pun, dalam batas-batas tertentu, memiliki kewajiban untuk memenuhi
permintaan masyarakat pembacanya yang akan menggunakan Hak
Jawab.
Tentang hak pers nasional, berada pada Pasal 3 yang berbunyi,
pers mempunyai hak kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat
konstruktif. Pasal ini hampir sama dengan yang ada pada Undang-
Undang No. 11 Tahun 1966. Perbedaannya hanya menghilangkan kata
bersifat korektif. Dalam konteks makna, penghilangan kata tersebut tidak
berpengaruh. Penghilangan kata tersebut hanya pertimbangan
penghematan kata karena pada sebelumnya sudah disebutkan hak
koreksi, ketika terdapat hak koreksi, berarsi sifatnya harus korektif.
Undang-undang yang menyuratkan hak dan kewajiban pers
secara formal yang terakhir dan masih berlaku sampai saat ini (2010)
adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Undang-undang ini lahir
pada Era Reformasi sehingga semangatnya pun semangat perubahan
yang besar-besaran dalam pembinaan pers. Bahkan, undang-undang ini
cenderung merupakan ‚perlawanan‛ terhadap pemerintahan Orde Baru,
sehingga jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya akan
banyak perubahan.
Yang cukup substantif dalam undang-undang ini adalah
kesertaan masyarakat sebagai pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban
pers nasional. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pers harus
menghormati hak asasi setiap orang, sehingga dituntut adanya pers yang
professional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat
di maksud, di antaranya: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak
Jawab dan Hak Koreksi; oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti
90