Page 93 - PDF Compressor

pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai
bentuk dan cara.
Perubahan yang cukup substantif lainnya adalah memberikan
makna luas terhadap pers. Undang-undang sebelumnya memberikan
makna pers hanya untuk media cetak, sedangkan undang-undang ini
memaknai pers selain media cetak adalah media elektronik. Hal itu
tersurat langsung dalam Bab I tentang Ketentuan Umum. Pada pasal 1-
nya disebutkan, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi baikd alam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,
serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan
menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang
tersedia.
Berkait dengan hak dan kewajiban pers, undang-undang ini pun
menyuratkannya baik secara eksplisit maupun tidak. Secara eksplisi,
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Bahkan, untuk menjamin hak ini, pada Pasal 18 ditegaskan bahwa setiap
orang yang secara melawan hokum dengan sengaja melakukan tindakan
yang berakibat menghambat atau menghalangi hak pers dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Hal itu menunjukkan betapa kuatnya hak pers dalam undang-undang ini
sehingga siapapun yang menghalangi atau menghambat dapat dihukum
pidana.
Kemudian hak lain yang yang dimiliki pers dan tersirat dalam
undang-undang ini, di antaranya : pers menjadi jaminan kemerdekaan,
serta tidak dikenakan penyensoran dan pembredelan atau pelarangan
penyiaran (pasal 4); serta perusahaan pers harus berbentuk badan hukum
(pasal 9).
Pers nasional pun, menurut Pasal 5 undang-undang ini memiliki
kewajiban: 1. Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati
norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asa praduga
tak bersalah; 2. Melayani hak jawab dan hak tolak (pasal 5). Hak jawab
adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan
atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan
nama baiknya. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk
menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber
berita yang harus dirahasiakan; 3. Memberikan kesejahteraan kepada
wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan
atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya (pasal 10);
91