Page 88 - PDF Compressor

Serikat, Inggris, Eropa, Kanada, dan Australia dilukiskan dengan baik di
bawah teori pers tanggung jawab sosial. Salah satu fungsi yang
kontroversial yang dilakukan pers di bawah model tanggung jawab sosial
adalah bertindak sebagai watchdog (anjing penjaga) terhadap pemerintah.
Kendati peranan ini sering dianggap menjadi ‚penghalang‛ bagi
kelompok-kelompok tertentu, termasuk pemerintah, terutama
pemerintah yang korup.

D. Hak dan Kewajiban Pers
Sebagai sebuah lembaga, pers layaknya lembaga lainnya yang
diberikan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus diterima
dan kewajiban sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Berbicara hak
dan kewajiban pers tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan atau
peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah. Hal ini
berangkat dari fakta bahwa kehidupan pers nasional di Indonesia
‚digagas‛ oleh pemerintah. Kendati gagasan tersebut lahir dari para
cerdik pandai, baik secara individu maupun kelompok, tetapi legalitas
formal yang mendorong diakuinya eksistensi pers nasional dilahirkan
oleh pemerintah. Hal inilah yang menguatkan tesis terdahulu bahwa pers
tidak dapat melepaskan diri dari negara; ideologi pers adalah ideologi
yang dipegang oleh negara. Oleh karena itu, sistem pers sangat
bergantung dari sistem politik yang menjadi pedoman penyelenggaraan
pemerintahan di negara tersebut.
Secara yuridis, hak dan kewajiban pers nasional di Indonesia
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Dalam konteks pers bermakna luas, yakni menyangkut media cetak dan
media elektronik, peraturan perundang-undangan yang mengatur hak
dan kewajiban pers cukup banyak, mulai dari undang-undang yang
bericara tentang pers, penyiaran, internet dan transaksi elektronik, hak
asasi manusia, sampai keterbukaan informasi. Semua undang-undang
tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban pers.
Di Indonesia, setidaknya terdapat undang-undang yang pernah
atau sedang berlaku mengatur khusus tentang pers, yakni Undang-
Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan
Penjelasannya; Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan
Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 dan Penjelasannya; Undang-Undang
No. 21 Tahun 1982 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1966
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 dan Penjelasannya; serta
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keempat undang-
undang tersebut memuatkan ketentuan Hak dan Kewajiban Pers yang
86